Cegah Guru Ditransaksikan, Pengelolaan Akan Dipusatkan

“Dari praktek selama ini, rasa-rasanya memang harus ada pembagian kewenangan dan juga penegasan. Karena guru ini sifatnya mobile dan beda dengan infrastruktur yang ada di kabupaten/kota. Harus ada satu jalur yang memungkinkan mobilitas guru tidak akan terganggu,” tukasnya.

Sementara untuk lembaga pendidikan yang ada di bawah kementerian agama, kata Nuh, ada kemungkinan diserahkan ke kabupaten/kota. "Hanya saja untuk pengelolaan gurunya tetap akan diatrik ke pusat," ucapnya.(cha/jpnn)