Cegah Jor-joran Dana, Usul agar Parpol Dibiayai Negara
Senin, 20 Mei 2013 – 19:32 WIB
JAKARTA – Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Sekjen Prodem), Andrianto, menilai mahalnya ongkos politik menjadi seorang anggota legislatif saat ini memerlihatkan jika sistem Pemilu di Indonesia kini semakin mengarah pada sistem liberal.
Kondisi ini menurutnya sangat tidak baik dan benar-benar mencederai cita-cita reformasi. Karena reformasi digulirkan untuk membawa perubahan dan melahirkan demokrasi untuk rakyat. Bukan untuk milik segelintir orang maupun petinggi partai politik tertentu.
Baca Juga:
“Karena itu pemilu yang ada harus diubah. Di antaranya terkait besaran dana kampanye, perlu benar-benar diawasi sehingga tidak ada celah bagi parpol maupun caleg menggunakan dana di luar batas ketentuan,” ujar Andrianto di Jakarta, Senin (20/5).
Selain itu, masa kampanye menurutnya juga jangan dibiarkan terlalu lama. Andrianto mengusulkan cukup tiga bulan. “Karena kalau rentang waktunya sampai 1 tahun seperti sekarang ini, cost jadi tinggi,” ujarnya.
JAKARTA – Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Sekjen Prodem), Andrianto, menilai mahalnya ongkos politik menjadi seorang anggota legislatif
BERITA TERKAIT
- Calon Bupati Serang Ratu Zakiyah Penuhi Undangan Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Serang
- Survei INSTRAT: Elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono Unggul Jelang Pilkada Jakarta 2024
- Survei IPO di Pilgub NTB, Iqbal-Dinda Memimpin, Zul-Uhel Makin Anjlok
- Cawali Eri Cahyadi Ungkap Pentingnya Toleransi dalam Membangun Kota Surabaya
- Dugaan Politik Uang, Calon Bupati Serang Ratu Zakiyah Dipanggil Bawaslu
- KPU Perlu Benahi Sirekap Cegah Kegaduhan di Pilkada 2024