Cegah Jor-joran Dana, Usul agar Parpol Dibiayai Negara
Senin, 20 Mei 2013 – 19:32 WIB
JAKARTA – Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Sekjen Prodem), Andrianto, menilai mahalnya ongkos politik menjadi seorang anggota legislatif saat ini memerlihatkan jika sistem Pemilu di Indonesia kini semakin mengarah pada sistem liberal.
Kondisi ini menurutnya sangat tidak baik dan benar-benar mencederai cita-cita reformasi. Karena reformasi digulirkan untuk membawa perubahan dan melahirkan demokrasi untuk rakyat. Bukan untuk milik segelintir orang maupun petinggi partai politik tertentu.
Baca Juga:
“Karena itu pemilu yang ada harus diubah. Di antaranya terkait besaran dana kampanye, perlu benar-benar diawasi sehingga tidak ada celah bagi parpol maupun caleg menggunakan dana di luar batas ketentuan,” ujar Andrianto di Jakarta, Senin (20/5).
Selain itu, masa kampanye menurutnya juga jangan dibiarkan terlalu lama. Andrianto mengusulkan cukup tiga bulan. “Karena kalau rentang waktunya sampai 1 tahun seperti sekarang ini, cost jadi tinggi,” ujarnya.
JAKARTA – Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Sekjen Prodem), Andrianto, menilai mahalnya ongkos politik menjadi seorang anggota legislatif
BERITA TERKAIT
- Menjelang Muktamar PBB, Bang Ferry Diunggulkan Jadi Ketua Umum
- Jokowi Ucapkan Selamat Ultah ke-52 PDIP, Darmizal: Sikap Terpuji, Patut Jadi Contoh
- Ikhtiar Taruna Merah Putih Memikat Anak Muda Melalui Logo Baru
- DPR Mendukung Pemerintah untuk Tingkatkan Produksi Garam Lokal
- Kembali Terpilih jadi Gubernur Sumsel, Herman Deru Siap Menyukseskan Program MBG
- Absen di Acara HUT ke-52 PDIP di Jakarta, Bambang Pacul Beri Penjelasan, Ternyata