Cegah Karhutla 2024, KLHK Gelar Patroli Terpadu di 340 Desa

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dhewanthi mengungkapkan berdasarkan data pemantauan hotspot di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari tahun 2019 - 2023, El Nino menjadi salah satu faktor yang berdampak signifikan.

Berdasarkan data KLHK, tahun 2023 dengan kondisi El Nino emisi gas rumah kaca mengalami penurunan sebesar 69,74 persen dibanding tahun 2019.

“Pemantauan hotspot dari 1 Januari sampai dengan 15 Februari 2024 dibandingkan dengan 2023 pada periode yang sama terjadi kenaikan jumlah hotspot sebanyak 29 titik bila dibandingkan dengan 2023. Rencana pencegahan karhutla di tahun 2024 akan dilaksanakan patroli terpadu di 340 desa,” ujar Laksmi ketika memberikan paparan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Karhutla 2024 yang dipimpin Menteri LHK Siti Nurbaya, akhir pekan lalu.

Lebih lanjut, Laksmi mengatakan kegiatan pemadaman darat pada tahun 2023 dilakukan sebanyak 3.946 untuk luas areal terbakar kurang lebih 27.546 hektare. Intensitas pemadaman tertinggi terjadi di Kalimantan Barat dengan kegiatan pemadaman sebanyak 956 kali di tahun 2023.

Laksmi menyebutkan rencana operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai upaya pencegahan akan dilaksanakan di 6 provinsi rawan karhutla, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan dengan total durasi pelaksanaan 143 hari.

“Jadi, pelaksanaannya nanti melibatkan seluruh instansi terkait meliput KLHK, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan mitra kerja swasta,” kata Laksmi.

Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono menegaskan lembaga yang dipimpinnya dan instansi terkait siap melaksanakan upaya untuk mencegah karhutla.

Dalam Rakor Teknis Karhutla yang diikuti sejumlah Lembaga terkait yang selama ini membantu penanganan karhutla itu, Hartono mengungkapkan, pasca-kebakaran hutan dan lahan tahun 2015, pemerintah mengupayakan penguatan regulasi untuk memperbaiki upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.