Cegah Kasus Pencabulan di Pesantren, Pemprov Jawa Barat Lakukan Ini

jpnn.com, JAWA BARAT - Pemprov Jawa Barat akan membentuk Dewan Pengawas Pesantren (DPP) untuk mencegah kasus pencabulan di pesantren terulang kembali.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan DPP akan melibatkan banyak pihak, seperti Kementerian Agama, kiai, ormas Islam, dan lainnya.

"Bukan berarti kami tidak percaya (pesantren), tetapi kami dengan penuh rasa taqdim (mendahulukan) atas nama pemerintah, demi kebaikan bersama, dan sebagai langkah kami membuat DPP yang tergabung dalam Majelis Masyayikh," kata Uu Ruzhanul Ulum dalam keterangan pers, Selasa (14/12).

Menurutnya, DPP akan dibentuk melalui anggaran APBD Provinsi sebagai wujud komitmen Pemprov Jabar.

Selain membentuk DPP, pihaknya juga akan menjadikan Tim Layak Santri prioritas.

Uu menyebut tim tersebut nantinya bersiaga di masing-masing pondok pesantren guna memastikan sarana dan prasarana layak untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

"Karena tidak menutup kemungkinan, kalau sarana dan prasarana tidak layak, maka takut ada hal-hal negatif dari kejadian-kejadian yang sudah," jelasnya.

Uu Ruzhanul Ulum menjelaskan bahwa rencana pembentukan DPP bakal dibahas dan diputuskan bersama perwakilan dari setiap kabupaten/kota di Jawa Barat.