Cegah Kecurangan, Jagapemilu.com Tampung Curhat Aparat Negara yang Dipaksa Tidak Netral
jpnn.com, JAKARTA - Aparat dan pegawai negeri sipil (PNS) dilarang terlibat kampanye yang mendukung salah satu kandidat, menggunakan fasilitas negara, dan membuat keputusan yang merugikan salah satu calon. Namun, pengakuan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Azis yang menghebohkan beberapa waktu lalu adalah contoh nyata bahwa ada indikasi aparat curang.
Demikian disampaikan Inisiator JagaPemilu.com, Abdul Malik Raharusun. Atas dasar itu, pihaknya telah membuat platform yang bisa menampung laporan dari aparat dan PNS yang mendapat tekanan terkait pemilu.
"Platform itu diberi nama JagaPemilu.com," katanya lewat keterangan tertulis, Minggu (7/4).
Menurut Abdul Malik, pengguna tinggal mengisi form, memberitahu asal instansi, bentuk kecurangan, dan menyertai bukti-bukti dokumen atau foto. "Platform ini tidak mensyaratkan adanya identitas untuk melaporkan. Karenanya tidak perlu ada kekhawatiran tentang itu," tambahnya.
Namun, pihaknya membuka opsi jika pelapor berkenan untuk memberikan nomor atau alamat email untuk dihubungi, agar informasi dapat diverifikasi kebenarannya.
Pembuatan platform ini, kata Abdul Malik, tidak membutuhkan biaya yang fantastis. Ini hanyalah platform biasa yang dikerjakan beberapa anak muda yang bersumber dari kocek pribadi para inisiator. "Laporan kecurangan aparat atau PNS akan kami teruskan ke Bawaslu," ujarnya.
Abdul Malik kemudian membantah jika situs ini terafiliasi kelompok politik tertentu. Dia memastikan tidak ada satu pun dari inisiator JagaPemilu.Com yang menjadi anggota partai politik atau menjadi tim sukses dari peserta pemilu, baik pileg maupun pilpres. (dil/jpnn)
Jagapemilu.com muncul dari keresahan melihat indikasi adanya pihak-pihak yang berusaha menyeret aparat negara ke dalam kontestasi Pemilu 2019
Redaktur & Reporter : Adil
- Tips agar Petugas KPPS Pemilu 2024 Tetap Sehat, Peristiwa Tragis 2019 Jangan Terulang
- Deklarasikan JagaPemilu Bertagar #jujuradil, Ratusan Tokoh Ajak Publik Awasi Pemilu
- Pengamat: Aparat Desa Didanai APBN, Tak Boleh Memihak Capres
- Pencopotan Baliho Ganjar Cederai Demokrasi, TPN Buka Pos Pengaduan
- Kapolri Ingatkan Bahaya Politik Identitas yang Terjadi di Pemilu 2019
- Pendukung Anies Baswedan Terus Bermunculan, Kini Giliran Go-Anies Deklarasi