Cegah Korupsi, Biaya Kampanye Pilkada Dibatasi
Sabtu, 24 April 2010 – 13:02 WIB
Cegah Korupsi, Biaya Kampanye Pilkada Dibatasi
Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow menyatakan, menekan anggaran kampanye pilkada tidak hanya berdampak pada efisiensi. Calon pemimpin kepala daerah dengan bujet kecil juga bisa mendapat kesempatan maju mencalonkan diri. "Di daerah kan banyak orang potensial, tapi tidak mau maju karena finansial yang pas-pasan. Aturan ini menciptakan iklim yang lebih fair," kata Jeirry.
Dengan mengukur pengeluaran, mengawasinya lebih mudah. Jeirry menyatakan, pengawas dan auditor bisa langsung menghitung pengeluaran dana kampanye melalui atribut pasangan calon. "Mengaudit penerimaan lebih sulit karena mudah dimanipulasi," jelasnya.
Dia menambahkan, cara menghitung standar dana kampanye harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Salah satu caranya menetapkan standar dana kampanye berdasar jumlah penduduk ataupun pemilih atau berdasar luas wilayah. (sof/pri/bay/c6/tof)
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar politik uang dan biaya tinggi dihilangkan dalam pemilihan kepala daerah. Tingginya
Redaktur & Reporter : Auri Jaya
BERITA TERKAIT
- Irving Siap Cabut Gugatan PSU Pilkada Siak yang Diajukan Wakilnya di Sidang Perdana
- Hari Kartini, Widya Desak Pemulihan Hak Perempuan eks Pemain Sirkus yang Dieksploitasi
- PAN Belum Dukung Gibran, Deddy PDIP: Mungkin Mereka Punya Kader Mendampingi Prabowo
- Komisi III Berikan Ruang eks Pemain Sirkus dengan Pengelola Taman Safari Duduk Bersama
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul MPR Ganti Gibran, Deddy PDIP Semringah
- Muncul Usulan Copot Menteri Terafiliasi Jokowi, Legislator PDIP: Berarti Ada Masalah