Cegah Korupsi, Biaya Kampanye Pilkada Dibatasi

Cegah Korupsi, Biaya Kampanye Pilkada Dibatasi
Cegah Korupsi, Biaya Kampanye Pilkada Dibatasi
Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow menyatakan, menekan anggaran kampanye pilkada tidak hanya berdampak pada efisiensi. Calon pemimpin kepala daerah dengan bujet kecil juga bisa mendapat kesempatan maju mencalonkan diri. "Di daerah kan banyak orang potensial, tapi tidak mau maju karena finansial yang pas-pasan. Aturan ini menciptakan iklim yang lebih fair," kata Jeirry.

 

Dengan mengukur pengeluaran, mengawasinya lebih mudah. Jeirry menyatakan, pengawas dan auditor bisa langsung menghitung pengeluaran dana kampanye melalui atribut pasangan calon. "Mengaudit penerimaan lebih sulit karena mudah dimanipulasi," jelasnya.

 

Dia menambahkan, cara menghitung standar dana kampanye harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Salah satu caranya menetapkan standar dana kampanye berdasar jumlah penduduk ataupun pemilih atau berdasar luas wilayah. (sof/pri/bay/c6/tof)

 JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar politik uang dan biaya tinggi dihilangkan dalam pemilihan kepala daerah. Tingginya


Redaktur & Reporter : Auri Jaya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News