Cegah Korupsi di Daerah, APIP Bakal Diperkuat Tiga Pilar
“Tidak sedikit APIP yang enggan melakukan pengawasan karena tidak ingin dipindah tugaskan bahkan anggaran yang dipotong,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mendorong agar penguatan APIP segera dilakukan.
Menurutnya, APIP juga mengetahui kepala daerah yang terindikasi korupsi namun tidak berani mengungkapkan karena kedudukan di bawah kepala daerah tersebut.
"Untuk itu kedepan APIP harus independen serta sejajar kedudukannya dengan kepala daerah. Kalau perlu, SK pengangkatan APIP Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Gubernur," jelasnya.
Selain itu, banyak APIP yang tidak optimal melakukan pengawasan karena takut anggarannya dipotong. Untuk itu diusulkan kalau alokasi anggaran APIP ditetapkan persentasenya dari APBD. (jpnn)
Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah mendorong pemerintah untuk mencari jalan keluarnya. Salah satunya dengan memperkuat APIP.
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh
- 5 Berita Terpopuler: Dipastikan Hanya 25% yang Lulus PPPK, tetapi Jangan Ada PHK, Tolong Teken SK Honorer
- MenPAN-RB Rini Minta Pemda Tidak PHK Honorer, Alihkan Semuanya
- 5 Berita Terpopuler: Ada Masalah Serius, MenPANRB Bikin Terobosan, Semua Honorer TMS Ikut Seleksi PPPK 2024 Tahap 2
- 5 Berita Terpopuler: Forum PPPK Ajukan 10 Permintaan, Dirjen Nunuk Terbitkan Surat, Semua ASN hingga Honorer Wajib Tahu
- 5 Berita Terpopuler: Instruksi Tegas MenPAN-RB soal PPPK & Honorer, Jangan Sampai Ada PHK Massal
- Seleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK Massal