Cegah Korupsi, Program Kemendikbud Gunakan Sistem IT

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Beberapa program telah diterapkan Direktorat Pembinaan SD untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Program tersebut antara lain Sistem Pengendalian Internal Keuangan melalui Aplikasi SPIN, Aplikasi E-Monev dalam pemantauan (monitoring) dan evaluasi program pembinaan SD, dan inovasi manajemen pemberian bantuan prasarana SD melalui Aplikasi Takola.

Direktur Pembinaan SD, Wowon Widaryat mengatakan, penerapan inovasi manajemen pemberian bantuan prasarana SD melalui Aplikasi Takola dilakukan bekerja sama dengan SMK Jurusan Teknik Bangunan di seluruh Indonesia.

"Aplikasi Takola ini terbukti bisa mengatasi masalah salah sasaran karena data hasil verifikasinya akurat dan valid. Selain itu, dengan aplikasi ini, pencaloan proposal bia dihilangkan karena melalui Takola tidak ada lagi proposal, sehingga tepat sasaran, dan manajemen bantuan prasarana menjadi lebih efisien, lebih efektif, akuntabel, dan terintegrasi dengan Aplikasi JAGA dari KPK,” ujarnya dalam acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, di Jakarta, Senin (23/10).

Wowon menambahkan, pihaknya sudah mengembangkan aplikasi Program Indonesia Pintar (PIP) sehingga memudahkan pengolahan dan penyajian data yang cepat dan akurat untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas PIP.

Terkait kepegawaian, Direktorat Pembinaan SD juga sudah menyediakan basis data pegawai melalui Aplikasi SIMPEG yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian di Biro Kepegawaian Kemendikbud. Melalui aplikasi ini bisa ditelusuri berbagai data dan informasi tentang kepegawaian Direktorat Pembinaan SD.

Selain itu terdapat juga aplikasi E-Presensi dan E-SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) yang berbasis pada log harian, sehingga dapat menumbuhkan kedisiplinan dan kejujuran, meningkatkan kinerja, dan pemetaan pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki secara berkesinambungan dan terukur.

“Kami segenap pimpinan dan seluruh staf berkomitmen untuk mewujudkan Direktorat Pembinaan SD yang berpredikat sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK,” tutur Wowon.(esy/jpnn)