Cegah Penyadapan, Bantuan Asing untuk Pemilu Harus Ditolak

jpnn.com - JAKARTA - Semua proses Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia harus bersih dari bantuan asing. Apalagi bantuan dalam bentuk teknologi informasi (IT) sebagaimana yang dilakukan oleh International Foundation for Election System (IFES) yang di belakangnya ada Australia.

Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, dalam Dialog Kenegaraan, di lobi gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPDR RI, Senayan Jakarta, Rabu (20/11).

"Pemilu sebagai alat untuk menentukan pemimpin bangsa oleh rakyatnya sendiri harus bersih dari bantuan asing. Apalagi bantuan teknologi informasi sebagaimana yang dilakukan Ifes dalam Pemilu 2009 lalu," tegas Ray Rangkuti.

Sikap tegas tersebut lanjutnya, harus diambil oleh Pemerintah Indonesia, selain untuk membangun kemandirian bangsa dalam berdemokrasi, sekaligus untuk mengantisipasi  praktek penyadapan yang memang sangat ditentukan oleh kecanggihan teknologi informasi.

"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus jauh lebih hebat dari Soeharto. Kalau Soeharto berani mengusir IGGI dari wilayah Indonesia, SBY harus pula berani menolak bantuan asing dalam Pemilu yang ngotot membantu IT Pemilu," ujarnya.

Dia menyarankan, jika sudah ada di antara bantuan itu yang diterima, segera saja dikembalikan karena keseluruhan biaya Pemilu sudah ditanggung oleh APBN. (fas/jpnn)