Cegah PHK, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Tidak Menambah Beban Kepada Pelaku Usaha
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada lapangan usaha yang paling terdampak PPKM darurat.
Langkah ini, menurut Gus Muhaimin, penting dilakukan agar tidak ada gelombang baru pemutusan hubungan kerja (PHK) seperti di sektor usaha ritel dan juga restoran.
Berdasarkan dokumen panduan PPKM Darurat yang dirilis Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, pusat perbelanjaan/mal dan pusat perdagangan ditutup, sementara restoran hanya bisa melayani pesan antar.
“Untuk sektor-sektor ini harus diperhatikan betul. Kalau perlu kasih mereka insentif agar tetap bisa bertahan. Dan, jangan tambah beban pelaku usaha, tetapi sebaliknya harus diringankan,” kata Gus Muhaimin di Jakarta, Minggu, 4 Juli 2021.
Menurut Gus Muhaimin, sektor manufaktur juga perlu diberi stimulus baru dalam berbagai bentuk, baik itu berupa pinjaman berbunga rendah, penjaminan kredit hingga insentif pajak.
“Tujuannya bukan agar mereka berekspansi melainkan agar mereka tidak melakukan PHK karyawan dan melakukan perekrutan kembali,” ungkap Gus Muhaimin.
Terlebih untuk mengurangi risiko pandemi, lanjut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, pengusaha sektor manufaktur akan lebih memilih untuk menggunakan sedikit tenaga kerja dan menambah kapasitas mesin.
Hal yang tak kalah penting untuk mencegah PHK selama penerapan PPKM Darurat adalah memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Gus Muhaimin meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada lapangan usaha yang paling terdampak PPKM darurat.
- 5 Berita Terpopuler: Dipastikan Hanya 25% yang Lulus PPPK, tetapi Jangan Ada PHK, Tolong Teken SK Honorer
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Komnas HAM Soroti Soal PSN di Papua, Minta Pemerintah Lakukan Hal ini
- MenPAN-RB Rini Minta Pemda Tidak PHK Honorer, Alihkan Semuanya
- Rumah123 & Pertamina Patra Niaga Berkolaborasi, Perluas Akses Properti Komersial bagi Pelaku Usaha
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum