Cegah Pimpinan Berpaham Radikal, BNPT Dilibatkan Dalam Proses Seleksi Calon Pimpinan KPK

"Kita butuh pimpinan KPK yang berani terhadap para koruptor, itu yang kita cari!. Saya kira relevansi isu radikalisme dalam perekrutan ini jauh sekali. Isu ini tidak perlu diberi perhatian khusus. Yang paling penting sejauh mana pansel bisa merekrut atau menarik orang terbaik yang akan ikut seleksi," katanya.

Ia juga tidak sepakat dengan tudingan yang mengatakan KPK telah terpapar radikalisme.

"Saya kira diksi seperti itu sangat gegabah bahkan mendekati hoax. Apalagi tuduhan ada grup Taliban, karena kita tahu di KPK itu siapa saja, dan mereka tidak ada kaitan dengan isu radikalisme dan semua pekerjaan mereka juga akuntabel. itu isu yang dekati hoax."

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah membantah tudingan lembaganya terpapar paham radikal.

Dikutip dari Tirto.id, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan tidak ada paham radikal yang berkembang di KPK dan Pancasila menjadi harga mati di lembaganya.

"Itu sebabnya ada Garuda Pancasila yang gagah di lobi KPK, dan gedungnya diberi warna dan nama merah putih," kata Saut.

Proses pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 mulai Senin (17/6/2019) resmi dibuka hingga 4 Juli 2019 pukul 16.00 WIB.