Cegah Politik Transaksional dengan Edukasi Politik
jpnn.com, JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni mengajak semua pihak, terutama partai-partai politik peserta Pemilu 2019 untuk menumbuhkan budaya politik yang benar kepada rakyat.
“Perlu adanya pendidikan politik dari partai-partai kepada masyarakat, supaya masyarakat peduli dengan pemilu untuk legislatif maupun eksekutif yang berkualitas,” ujar Farouk, Jumat (30/11).
Menurut Farouk, masyarakat jangan dimanjakan dengan politik transaksional, tapi lebih baik dengan pendidikan politik terkait apa yang akan diperjuangkan oleh partai-partai peserta Pemilu.
Jika hal itu dilakukan, menurut dia maka setidaknya akan menghentikan budaya politik transaksional dan hasil politik akan lebih berkualitas.
“Jadi tidak hanya dinikmati oleh para elite politik,” papar alumnus New York University & the University of Birmingham ini.
Mengenai politik transaksional ini, Farouk bilang bukan sekadar isapan jempol belaka, tapi mengalaminya sendiri. Kala itu, ada seseorang yang mendekatinya dan menyatakan bersedia menjadi tim sukses dengan menjanjikan perolehan suara dari calon pemilih di daerah pemilihannya.
Mereka meminta biaya sekitar Rp 4 miliar sebagai tiket untuk lolos ke Senanyan.
“Tentu saya menolaknya, karena terkesan seperti jual beli suara, semacam politik transaksional antara caleg dengan operator dari para pemilih,” tutur dia.
Perlu pendidikan politik yang berkelanjutan untuk menyiapkan rakyat yang cerdas dan pemimpin berkualitas serta berdedikasi tinggi kepada nusa dan bangsa.
- Konfigurasi Politik Nasional Dinilai Tak Mendukung Sikap Polisi untuk Humanis
- Pengamat Nilai Kritik 'The Economist' kepada Prabowo Tak Sesuai Kenyataan
- LSI Denny JA Beberkan Angka Golput Meningkat di Pilkada 2024
- PUI Apresiasi Kerja Polri di Pengamanan Pilkada 2024
- PWNU Jateng Sebut Pilkada Membuktikan Kedewasaan Politik Warga
- Sering Dapat Tawaran, Ayu Ting Ting Tetap Ogah Terjun ke Dunia Politik