Cegah Politik Transaksional dengan Edukasi Politik

Menurut dia, biaya yang harus dikeluarkan tersebut tidak sebanding dengan gaji anggota dewan. Maka dari itu, tidak terelakkan jika caleg yang terpilih melakukan politik transaksional tersebut.
Ekonom dari Center for Islamic Studies in Finance, Economics and Development (CISFED) ini menilai, demokrasi Indonesia pasca-reformasi belum melahirkan demokrasi yang substantif, yakni demokrasi yang berdampak terhadap terciptanya layanan publik dengan baik. Di negara maju, kelancaran proses demokrasi bisa terlihat dari efeknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Demokrasi perlu dibedakan dengan pemilu. Demokrasi yang substantif bukan aksesoris, harus diterjemahkan pada pelayanan publik yang baik, berfungsinya sistim penegakan hukum dan keadilan. Ini yang perlu dikritisi," sebut dia.(chi/jpnn)
Perlu pendidikan politik yang berkelanjutan untuk menyiapkan rakyat yang cerdas dan pemimpin berkualitas serta berdedikasi tinggi kepada nusa dan bangsa.
Redaktur & Reporter : Yessy
- RUMI Nilai Pertemuan Prabowo & Megawati Simbol Persatuan bagi Indonesia
- Pengamat: Ada Operasi Politik Menghancurkan Orang-Orang Kepercayaan Presiden Prabowo
- AHY Dinilai Tepat Menunjuk Rezka Oktoberia Jadi Wasekjen Demokrat
- TB Hasanuddin Tegaskan Kebebasan Pers Harus Dilindungi, Intimidasi Tak Bisa Ditolerasi
- Soal Kasus Hasto Kristiyanto, Pakar Nilai Langkah KPK Bermuatan Politis
- Wamendagri Apresiasi Dukungan Megawati pada Retret Kepala Daerah