Cegah Politisasi, Penyaluran Bansos Harus Diawasi Ketat

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap penyaluran bansos oleh pemerintah untuk mencegah politisasi.

"Pengawasan menjadi solusi mencegah politisasi bansos tanpa perlu menghentikan penyaluran karena bansos merupakan hak rakyat," ujarnya kepada media, Jumat (5/1).

Ujang berharap adanya pengawasan yang ketat dari seluruh elemen bangsa dan kekuatan politik agar tidak ada celah bagi siapapun yang ingin memainkan atau mempolitisasi bansos.

Sementara itu, Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli menilai adanya politisasi terhadap program bansos oleh kubu Prabowo-Gibran.

Menurut dia, narasi bansos dari Jokowi telah dilakukan berulang kali oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). Padahal, kata dia, bansos merupakan hak rakyat dan menggunakan uang negara.

“Bansos adalah bantuan negara, bantuan pemerintah yang diserahkan kepada mereka yang berhak. Uangnya juga adalah uang negara,” kata juru bicara TPN Ganjar-Mahfud ini saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (2/1).

Sebelumnya, Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga berkomentar soal politisasi bansos. Karena itu, ia menginginkan pemberian bansos kepada masyarakat untuk sementara ditunda hingga pelaksanaan pemilu.

Namun dia menekankan penundaan ini harus dipastikan tetap diberikan kepada warga.