Cegah Pungli, Kada Harus Berani Main Pecat

DEPOK -- Di tengah pesimisme publik terhadap upaya perbaikan kinerja birokrasi, Walikota Solo, Jateng, Joko Widodo, justru bersikap optimistis. Dia yakin, kinerja birokrasi bisa bersih dari kebiasaan pungutan liar (pungli). Syaratnya, ada ketegasan dari kepala daerahnya.

Menurut Jokowi-panggilan akrabnya-seorang kepala daerah harus bertindak tegas terhadap anak buahnya yang tidak punya niat bekerja melayani masyarakat dengan baik. Jokowi sendiri, mengaku tidak sungkan-sungkan memecat aparatur di daerahnya yang tidak mau diajak memperbaiki sistem birokrasi.

Dia cerita, pertama kali duduk sebagai walikota, 6,5 tahun silam, dia gerah dengan pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang harus makan waktu tiga hingga empat minggu baru kelar. "Tergantung ampop," cetus Jokowi saat didaulat menyampaikan pendapatnya di acara Deklarasi Nasional Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis (8/12).

"Saya panggil programer. Dia bilang urus KTP delapan menit selesai. Saya bilang ke masyarakat, sehari selesai. Waktu rapat, ada ada tiga-empat lurah dan camat, merasa keberatan. Dia bilang tak mungkin sejam, tak mungkin sehari. Empat orang yang ngomong gitu, besoknya saya copot karena niat saja tidak punya, apalagi melaksanakan. Saya cari yang punya niat," tegas Jokowi, disambut tepuk tangan hadirin.