Cegah TPPO, Retno PKS Ingatkan CPMI Jangan Percaya Rayuan Calo
jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sri Retnowati mengimbau calon pekerja migran Indonesia (PMI) agar lebih selektif memilih jalur keberangkatan.
Saat ini muncul banyak kasus PMI yang menjadi korban penyiksaan majikan. Selain itu, banyak CPMI ilegal yang terlantar akibat tidak selektif memilih jalur keberangkatan.
Menurut dia, CPMI seyogianya menggunakan jalur resmi atau PT yang jelas tempat dan kantornya.
"Jangan percaya dengan rayuan calo atau tekong," kata Retno kepada media, Kamis (22/6).
Anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah itu mendorong pemerintah terus menerus memberikan sosialisasi tentang mekanisme pemberangkatan tenaga kerja.
"Jelaskan kepada mereka apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai tenaga kerja. Sampaikan juga apa hak dan kewajiban PT dan majikan di sana," ujar dewan dapil Jonggat-Pringgarata itu.
Retno menyampaikan tenaga kerja yang diberangkatkan harus dibarengi kontrak kerja.
"Di dalamnya, ada keseluruhan perjanjian antara pihak-pihak terkait. Semua itu harus jelas," ungkap Retno.
Anggota DPRD Lombok Tengah Sri Retnowati atau Retno mengimbau para CPMI jangan percaya rayuan calo demi mencegah TPPO di NTB.
- PINTAR Kantongi Lisensi Resmi sebagai P3MI, Hubungkan Indonesia ke Dunia
- Migrants Day 2024, Menakar Urgensi Pendidikan Tinggi bagi Pekerja Migran Indonesia
- Lewat Program ini PMI di Singapura Dipersiapkan Agar Punya Masa Depan Lebih Cerah
- Ditjen Politik dan PUM Kemendagri Gelar Webinar Perihal Pencegahan TPPO, Hadirkan 5 Pembicara dan 4.600 Peserta
- Menteri Karding Sebut Pemerintah Desa Berperan Kunci Terkait Pelindungan Pekerja Migran
- Mendagri Tito Karnavian Teken MoU dan SEB untuk Melindungi Pekerja Migran, Ini Isinya