Cek Penyaluran Bansos di Pandeglang, Komisi VIII DPR Puji Kinerja Anggaran Kemensos
jpnn.com, PANDEGLANG - Komisi VIII DPR RI beserta perwakilan Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan Kunjungan Kerja Masa Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 ke Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Senin (12/10).
Dalam kunjungan itu Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto memuji kinerja keuangan Kemensos. Selain alokasi dananya besar, penyerapan anggarannya di kementerian yang dipimpin Menteri Juliari P Batubara ini juga tinggi.
Kunjungan rombongan DPR bersama Kemensos ini dilakukan di Kantor Bupati Pandeglang dalam rangka mendengarkan aspirasi masyarakat, khususnya pembangunan kesejahteraan sosial di daerah itu.
Dalam laporan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang 2019 - 2020, terdapat program-program prioritas nasional dalam upaya pengentasan kemiskinan dilaksanakan di kabupaten ini. Salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).
Tahun 2020, PKH untuk Kabupaten Pandeglang bersumber dari dana Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 157,6 miliar disalurkan untuk 76.115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari jumlah tersebut, 5.301 KPM di antaranya telah graduasi mandiri.
Selain itu, Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Program Sembako tahun 2020 bersumber dari dana APBN Rp 168,1 miliar dan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) Rp 66,5 juta. Total anggaran Rp 168,2 miliar disalurkan untuk 115.457 KPM di Kabupaten Pandeglang.
Adapun dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19, saat ini Pemerintah Pusat tengah melaksanakan pendistribusian Bantuan Sosial Beras (BSB) di Kabupaten Pandeglang. Tercatat hingga 2 Oktober, BSB di kabupaten ini telah telah terdistribusi kepada 13.342 KPM atau sebanyak 26.684 karung (17,5%).
Pemerintah melalui Kemensos juga telah dan sedang melaksanakan berbagai program seperti Bantuan Sosial Sembako (BSS), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Sembako dan program Bantuan Sosial Beras (BSB) sebagai bagian dari program jaring pengaman sosial dalam rangka menangani dampak Covid-19.
Kemensos RI tidak hanya mendapat alokasi APBN yang besar, tetapi realisasi anggarannya juga tinggi dibanding K/L lainnya.
- Sahroni Setuju KPK-Kemendagri Setop Sementara Bansos Sampai Pilkada Selesai
- KPK Peringatkan Pemprov: Setop Money Politic Berkedok Bansos!
- KPK Diminta Pelototi Mutasi Massal Camat di Jakarta Menjelang Pilkada
- Mendagri Tito Setuju Penyaluran Bansos Ditunda Selama Pilkada, Siap Terbitkan Surat Edaran
- Penyaluran Bansos Dihentikan Menjelang Pemungutan Suara Pilkada
- Ridwan Kamil-Suswono Berkomitmen Melanjutkan dan Memperluas Program Bansos