CEO BPI Danantara Rangkap Jabatan Sebagai Menteri Investasi, Ketum KNPI Bereaksi

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara Jakarta, Senin (24/2/2025).
Danantara diproyeksikan akan mengoptimalkan semua potensi ekonomi dengan perputaran aset 900 miliar dolar AS (Rp 14.000 triliun) dan modal awal 20 miliar dolar AS (Rp 325,8 triliun).
Ketua Umum DPP KNPI Putri Khairunnisa menilai kelahiran BPI Danantara merupakan hal positif dan terobosan baik dalam menguatkan perekonomian Indonesia ke depan.
Namun, katanya, ada beberapa hal penting yang menjadi catatan terkait eksistensi lembaga tersebut ke depan.
"Dengan nilai potensi ekonomi dan aset berjumlah ratusan bahkan ribuan triliun rupiah yang akan dikelola oleh Danantara. Maka lembaga ini harus diisi oleh orang yang profesional dan betul-betul bersih dan berkonsentrasi penuh bekerja sesuai dengan harapan,” kata Ketua Umum DPP KNPI Putri Khairunnisa di Jakarta, Sabtu (1/3/2024).
Untuk itu, kata Nisa sapaan akrab, secara tegas DPP KNPI menolak Rosan Roeslani sebagai Kepala (CEO) BPI Danantara.
Hal ini karena Rosan Roeslan juga sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Rangkap jabatan ini bisa merusak reputasi BPI Danantara dan juga berpotensi melahirkan konflik kepentingan. Silakan memilih mundur sebagai Menteri atau Fokus sebagai CEO BPI Danantara atau sebaliknya," ucap Nisa.
Ketua Umum DPP KNPI Putri Khairunnisa menolak Rosan Roeslani merangkap sebagai jabatan Kepala (CEO) BPI Danantara dan Menteri Investasi.
- Viral Dugaan Penghinaan pada Habib Idrus, DPP KNPI: Ini Ramadan, Seharusnya Menebarkan Kedamaian
- Media Asing Sorot Danantara, Dinilai Serius soal Profesionalitas
- Ratusan Napi Rutan Salemba Dipindahkan, KNPI Apresiasi Kinerja Kementerian Imipas
- Ekonom Asing Sambut Baik Susunan Pengurus Danantara
- Daftar Lengkap Pengurus Danantara, Ada 2 Presiden hingga Tokoh Fenomenal
- Jejak Hitam Penasihat Danantara Thaksin Shinawatra: Korupsi Kebijakan hingga Kasus Pidana