Cerita Ketua KPU Arief Budiman Mendapat Ancaman Akan Dibom

Begitu rekapitulasi Provinsi Papua bisa disahkan, Arief dkk lega. Arief langsung menskors rapat untuk menyiapkan penetapan hasil pemilu. Pada Selasa, 21 Mei, pukul 01.46, berita acara penetapan rekapitulasi nasional mulai dibacakan. Dan, selesai sekitar setengah jam kemudian.
Semua saksi peserta pemilu hadir. Baik saksi kedua paslon presiden dan wakil presiden, saksi parpol, maupun beberapa saksi DPD.
Awak media juga masih bertahan di dalam ruang. Belasan kamera televisi menyorot penetapan hasil rekapitulasi tersebut.
Para fotografer bersiap di tempatnya untuk menangkap salah satu momen paling krusial dalam tahapan Pemilu 2019 itu. Semua data dan angka dibacakan secara terperinci, tak ada yang ditutupi.
Bagi Arief, penetapan lebih awal dari tenggat 22 Mei itu bukan hal aneh. Melainkan sebuah anugerah yang muncul di tengah kekhawatiran KPU tidak mampu menyelesaikan rekapitulasi tepat waktu.
’’Di kecamatan itu rekapitulasi sering kali sampai dini hari. Begitu pula di tingkat kabupaten/kota hingga nasional,’’ tutur alumnus FISIP Universitas Airlangga, Surabaya, tersebut.
Karena itu, menjadi lumrah ketika tanggungan rekapitulasi di level tertentu selesai, hasilnya langsung disahkan saat itu juga. Tidak menunggu esok. Itulah yang terjadi pula saat rekapitulasi di level nasional.
KPU tidak menunggu 22 Mei. Ketika rekapitulasi selesai 21 Mei dini hari, saat itu juga disahkan. Arief hanya meminta jeda waktu sejenak untuk menggandakan dokumen.
Ketua KPU Arief Budiman cerita sudah sering mendapatkan ancaman teror, salah satunya ancaman bom.
- Polisi Dinilai Bisa Segera Ungkap Pelaku Teror Kepala Babi di Kantor Tempo, Masalahnya...
- Reza Indragiri: Sekiranya Kepala Babi Dikirim kepada Jokowi, Apakah Saran Hasan Nasbi Sama?
- Seharusnya Hasan Nasbi Bicara Pengusutan Teror, Bukan Saran agar Tempo Masak Kepala Babi
- Heboh, Ada Temuan Benda Diduga Bom di Palembang
- Aksi Koboi Pengusaha yang Teror Wanita Pakai Senpi Dipicu Masalah Asmara, Oalah
- Ketua KPU Ungkap Kebutuhan Anggaran RP 486 Miliar Buat PSU Pilkada