Cerita Krisis 1998, Wiranto Mengklaim Cegah Perang Saudara

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto menyatakan dirinya tidak mengambil alih kekuasaan pada saat bergulirnya reformasi di tahun 1998, semata-mata untuk mencegah terjadinya perang saudara.

Wiranto yang saat itu Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) sekaligus Panglima ABRI, mengatakan, jika dirinya mengambil alih kekuasaan, situasi politik bisa seperti yang terjadi di Mesir saat ini.

“Saya selaku Panglima ABRI pada saat itu memutuskan untuk tidak melakukan pengambilalihan kekuasaan, agar tidak terjadi perang saudara. Bisa dibayangkan apabila militer mengambil alih kepemimpinan maka akan terjadi krisis multidimensi seperti yang terjadi di Suriah, Mesir, dan lain-lain,” ujar Wiranto dalam pembekalan Caleg DPR RI, Provinsi dan Kota/Kabupaten se-Bengkulu di Hotel Rafles, Bengkulu, Kamis, (19/9).

Menurut Wiranto, keputusannya hanya berperan mengendalikan situasi keamanan, tidak lain hadir karena rasa cinta yang mendalam untuk melihat Indonesia yang lebih baik.

“Tapi setelah reformasi, keadaan tidak junjung membaik. Maka kemudian kami sepakat membentuk wadah yang melahirkan pemimpin-pemimpin baru, yang hatinya bersih dan berhati nurani. Karena hati nurani sumber kemuliaan, sumber kejujuran, sumber kebenaran, sehingga apabila terpilih menjadi pemimpin maka jadiah pemimpin yg berhati nurani,” ujarnya dalam surat elektronik yang diterima.

Karena itu Wiranto menegaskan, Partai Hanura ke depan akan terus mempertahankan predikat wakil rakyat yang bersih, walaupun dalam praktiknya harus menghadapi realita panggung politik yang kotor dan penuh intrik.

Wiranto percaya, dengan memertahankan predikat tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap Hanura akan terus bertambah. Sehingga dengan demikian cita-cita menjadikan Indonesia lebih baik, dapat terus diperjuangkan.

“Yang pasti Hanura harus tetap bersih, bahkan akan membersihkan tempat yang kotor. Agar perubahan dapat dilakukan,” ujarnya.