Cerita Muzani soal Komunikasi Prabowo dan Megawati Sehingga Bamsoet Terpilih Secara Aklamasi
jpnn.com, JAKARTA - Legislator Partai Golkar Bambang Soesatyo terpilih secara aklamasi sebagai ketua MPR periode 2019 – 2024 dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/10) malam.
Partai Gerindra yang semula mengusung sekretaris jenderalnya, Ahmad Muzani sebagai pesaing Bambang di bursa calon ketua MPR, akhirnya memilih mendukung politikus yang beken disapa dengan panggilan Bamsoet itu.
Sidang Paripurna MPR yang dipimpin oleh Abdul Wahab Dalimunthe dan Hillary Brigitta Lasut selaku pimpinan sementara itu sempat diskors satu kali untuk memberikan waktu bagi Partai Gerindra bermusyawarah. Ahmad Muzani mengungkapkan, ada komunikasi antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri pada detik-detik terakhir menjelang pengambilan keputusan untuk memilih ketua MPR.
Menurut Muzani, dalam komunikasi itu Prabowo sempat meminta kepada ketua umum PDI Perjuangan tersebut agar menyetujui jabatan ketua MPR diserahkan ke Gerindra. Hanya saja, permintaan Prabowo sulit direalisasikan.
“Pak Prabowo minta kepada Ibu Mega agar (jabatan ketua MPR, red) diberikan kepada Gerindra. Ibu Mega terus terang agak sulit untuk menolak permintaan Pak Prabowo, tetapi bagaimana cara menerima ini karena proses sudah berlangsung,” tutur Muzani.
Mantan wartawan itu menjelaskan, Megawati lantas memohon pengertian Prabowo agar pengisian jabatan ketua MPR tetap bisa dilakukan secara musyawarah mufakat. "Meskipun Ibu Mega sepenuhnya menyerahkan keputusan ini kepada Pak Prabowo, kemudian Gerindra sebagai partai yang mandiri,” ungkapnya.
Muzani juga mengaku dipanggil Prabowo. Menurutnya, mantan Danjen Kopassus itu menanyakan tentang peta dukungan fraksi-fraksi dalam penetapan calon ketua MPR.
Selanjutnya, Muzani melaporkan hasil pembicaraan dan lobinya dengan berbagai pihak kepada Prabowo. Ternyata mantan Panglima Kostrad itu memerintahkan Muzani menghentikan pencalonannya.
Komunikasi antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri ikut menentukan proses pengisian jabatan ketua MPR tanpa proses voting.
- Gerindra Bantah Menyerang PDIP Soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen
- Wihadi Gerindra Sentil Dolfie PDIP: Dia Tak Jelaskan Detail Pasal 7 Ayat 4 UU HPP
- Ada yang Ingin Mengacak-acak Internal PDIP, Mega Perintahkan Satgas Siaga-1
- Endus Potensi Serangan Menjelang Kongres V, PDIP Siaga Satu
- Di Silaknas ICMI, Muzani: Prabowo Ratusan Kali Ingatkan Bahaya Perpecahan Bagi Bangsa
- Tegas! Kawendra Desak Bos Semen Singa Merah Bertanggung Jawab kepada Masyarakat Jember