Cermati Calon DPD dari DPR
Rabu, 06 Agustus 2008 – 18:00 WIB
JAKARTA-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumbar, Irman Gusman menilai sebagian calon Anggota DPD dari DPR tidak mendukung penguatan DPD. "Sebagian mereka tidak mendukung penguatan DPD melalui amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 dan kurang berkenan terhadap keberadaan DPD namun kini ingin bergabung dengan DPD," tegas Irman Gusman di komplek parlemen, Rabu (6/8). Diingatkan Irman, anggota DPD periode sekarang tetap bertekad menjadikan amandemen kelima UUD 1945 sebagai agenda utama. Diharapkan, anggota DPD periode mendatang juga sama berbekal dukungan kepada penguatan fungsi, tugas, dan wewenang DPD yang luar biasa. “Persoalannya, bagaimana teman-teman di MPR dari DPR mendukungnya,” harap Irman Gusman.
Kenyataan ini lanjut Irman, bisa mengundang pro-kontra keberadaan orang-orang partai politik yang agendanya tidak sesuai dengan semangat kelahiran DPD. "Kehadiran mereka harus dicermati. Sejauh mana teman-teman dari parpol itu bisa menanggalkan atribut partai politiknya. Publik harus mengawasinya secara ketat dan cerdas," usul Irman.
Baca Juga:
Dia mengkhawatirkan, kalau mereka tetap di parpol lalu terpilih sebagai anggota DPD maka aspirasi dan ideologi partai politiknya akan lebih kuat daripada aspirasi daerah yang diwakilinya. Untuk meminimalisir bias, secara moral Irman menghimbau untuk menanggalkan atribut partai politiknya. “Supaya mereka bisa menaungi aspirasi dari berbagai kelompok dan aliran yang berkembang di daerah masing-masing. Dengan itulah kita bisa mendapat jaminan.”
Baca Juga:
JAKARTA-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumbar, Irman Gusman menilai sebagian calon Anggota DPD dari DPR tidak mendukung penguatan
BERITA TERKAIT
- LBH Semarang Sebut Penembakan Sewenang-wenang oleh Polisi Tidak Bisa Dibenarkan apa pun Alasannya
- Kasus Polisi Tembak Polisi, AKP Dadang Iskandar Dipecat dari Polri
- BKN Ingatkan Mulai Hari Ini Cetak Kartu Peserta Seleksi PPPK 2024
- Dijatuhi Hukuman PTDH, AKP Dadang Iskandar Diam Saat Namanya Dipanggil
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Guru PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta Mulai 2025
- Budayawan Anggap Jokowi Merusak Peradaban Indonesia, Rakyat Perlu Bergerak