Cermin Sikka

Mungkin, bagi Pemkab Sikka berat menaikkannya. Sikka itu kabupaten miskin. Akan tetapi agar dokter ahli mau bertugas di Sikka, mau tidak mau hukum pasar harus berlaku. Kalau tidak, dokter di Sikka bisa lari ke kabupaten lain. Dokter ahli lain bisa ikut cara dr Remi dan dr Evi.

Semiskin-miskin Sikka, toh, sebenarnya masih mampu menggaji 45 orang anggota DPRD setempat, padahal mungkin saja rakyat akan bertanya: penting mana keberadaan dokter ahli dibanding anggota DPRD.

Yang mungkin juga perlu dilakukan adalah: pemberian otonomi yang lebih luas kepada manajemen RSUD. Rasanya aneh, rumah sakit Hillers tidak mampu membayar dokter anestesi setara dengan kabupaten lain.

Jangan-jangan penghasilan RS Hillers lebih besar dari pada anggaran yang didapat dari pemda. Sudah waktunya diberi wewenang khusus: penghasilan RSUD Hillers dipakai langsung untuk biaya di situ. Jangan disetorkan ke kas pemkab.

Manajemen RSUD sekelas Hillers sudah harus bisa mandiri. Tidak perlu menyusu ke pemda. Juga jangan sampai menyusui pemda.

Pekan lalu seorang ahli manajemen keuangan mendapat gelar doktor dari Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung. Namanya: Rudy Setyopurnomo. Umur 73 tahun. Kami biasa memanggilnya "Rudy Sepur". Disertasinya tentang efisiensi sistem keuangan rumah sakit. Rudy Sepur lulus dengan predikat summa cum laude.

Ia lulusan UI, Harvard, dan MIT. Saya pernah mengangkatnya sebagai dirut Merpati. Ia sangat agresif memberantas korupsi. Lalu jadi sasaran tembak. Di negeri ini sepertinya hanya boleh bersih tetapi tidak boleh membersihkan.

Mungkin Rudy Sepur bisa diminta ke Sikka. Ia bisa melihat apakah RSUD Maumere sebenarnya bisa mandiri dari campur tangan pemda. Itu kalau pemdanya rela. Saya bisa minta tolong kepadanya untuk ke sana.