CETRO Anggap Penting Peradilan Pemilu

Dikatakanya, dengan adanya peradilan khusus pemilu tersebut semua jenis pelanggaran pemilu akan mendapatkan sanksi tegas. Dalam pelanggaran administrasi dimungkinkan sanksi peringatan hingga diskualifikasi.

“Peradilan ini sebaiknya dibentuk di tingkat provinsi dan melekat pada pengadilan tinggi tingkat pertama dan kamar khusus di Mahkamah Agung untuk tingkat banding. Di Thailand sudah punya peradilan ini dan berjalan dengan baik,” jelasnya.

Terkait dasar hukumnya, Refly menilai perlu dibuat undang-undang khusus mengatur hal ini. “Karena perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu sudah disepakati maka tidak mungkin lagi dimasukan. Bisa saja DPR RI membuat RUU tentang Peradilan Pemilu,” tandas pakar hukum Tata Negara ini. (kyd/jpnn)