Cetro: Pemerintah Tak Berkaca Pada Masa Lalu

JAKARTA - Direktur Eksekutif Central for Electoral Reform (Cetro), Hadar Gumay mengatakan keinginan Pemerintah untuk mengembalikan mekanisme Pemilihan Gubernur dari secara langsung ke Pemilihan oleh Dewan perwakiln Rakyat Daerah (DPRD) tidak bisa dibenarkan. Menurutnya, pengalihan itu bukan menyelesaikan masalah Pilkada, tetapi yang harus dipikirkan bagaimana menyelesaikan masalah pelanggaran Pilkada yang sudah ada dalam proses penyelenggaraan saat ini.

"Dicari penyelesaian masalahnya, bukan menghindari masalah dengan mencari masalah baru," kata Chaidar saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Jumat (4/11).

Dikatakannya, Indonesia merupakan negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Mengingat  pengalaman sebelumnya, saat Pilgub masih dilakukan oleh DPRD, politik uang tetap saja terjadi dan itu sangat menyakiti masyarakat. "Kita gampang melupakan persoalan yang lalu, karena money politic di DPRD waktu itu sangat besar," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harusnya melibatkan masyarakat dalam kehidupan Demokrasi. Sebab, bila rakyat dipisahkan akan berdampak pada keterbelakangan pengetahuan  dalam dunia politik. Parahnya, masyarakat akan menjadi boneka  oleh DPRD.