CFD Kembali Ditiadakan, Begini Respons Fahira Idris
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI yang juga Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jalan Sudirman-Thamrin yang sempat kembali digelar pada 21 Juni 2020.
Keputusan ini menandakan bahwa Pemprov DKI Jakarta terbuka dan sangat responsif terhadap masukan dan kritikan warga.
Menurut Fahira Idris, salah satu esensi utama PSBB transisi adalah secara berkala melakukan review dan evaluasi terhadap semua kebijakan pelonggaran.
Semua kegiatan yang dilonggarkan atau dibuka kembali selama PSBB transisi ini harus di-review dan dievaluasi secara berkala, tidak hanya gelaran CFD tetapi juga bidang kegiatan yang lain mulai dari ekonomi, sosial budaya, hingga pariwisata.
Hasil review termasuk masukan dan kritik warga, oleh Pemprov DKI Jakarta akan diperkaya dengan berbagai data dan fakta serta pandapat para ahli. Semuanya ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov DKI Jakarta untuk memformulasikan kebijakan dan strategi agar upaya besar mengendalikan pandemi tetap berada di jalur yang tepat.
“Salah satu kelebihan Pemprov DKI Jakarta dalam penanggulangan Covid-19 ini adalah sangat disiplin melakukan review dan evaluasi serta terbuka dan responsif menerima kritik dan masukan warga salah satunya soal CFD ini. Saya melihat review dan evaluasi inilah salah satu kunci Jakarta mampu kendalikan pandemi hingga saat ini,” ujar Fahira Idris di Jakarta (24/6).
Fahira Idris mengungkapkan, penanggulangan wabah corona membutuhkan kolaborasi antara pengambil kebijakan, pemangku kepentingan dan warga. Kolaborasi inilah yang sejak awal penanggulangan pandemik dibangun dan dipraktikkan di Jakarta.
Syarat agar kolaborasi terbangun dan bersemai adalah para pengambil kebijakan yaitu Pemerintah terbuka dan responsif menerima masukan dan kritik atau tidak merasa paling benar sendiri.
Menurut Fahira Idris, salah satu esensi utama PSBB transisi adalah secara berkala melakukan review dan evaluasi terhadap semua kebijakan pelonggaran.
- Dilaporkan Eks Staf Ahli DPD ke KPK, Senator Rafiq Al Amri: Apa-apaan ini?
- Eks Staf Ahli DPD Laporkan Senator ke KPK
- Sambut Nataru, ASDP Sosialisasi Pembelian Tiket Feri via Online Ferizy di Car Free Day
- MPR RI Berperan Penting jaga Stabilitas Demokrasi di Indonesia
- Rapat Bareng DPD, Wamendagri Ungkap Aspirasi Penghentian Moratorium DOB
- Fahira Sebut Ridwan Kamil Bakal Tutup Perusahaan Miras PT Delta Djakarta