Chairil Siap Mengadang, Hartono Sebut Moeldoko Tidak Tahu Malu
jpnn.com, BENGKULU - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deliserdang, Sumut, Jumat (5/3), menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum PD.
Moeldoko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) itu pun menerima keputusan KLB tersebut.
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Bengkulu memastikan tidak akan ada dualisme kepengurusan partai ditingkat daerah setelah pelaksanaan KLB di Sibolangit yang dianggap inkonstitusional.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu Chairil Guswendy, di Bengkulu, Sabtu (6/3) mengatakan seluruh jajaran kepengurusan partai di Bengkulu mulai dari tingkat ranting, DPC hingga DPD akan tetap loyal dan patuh terhadap ketua umum partai yang sah yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Chaiiril memastikan seluruh jajaran kepengurusan partai akan solid mengadang jika ada pihak-pihak tertentu yang ingin membentuk kepengurusan tandingan berdasarkan hasil KLB.
"Prinsipnya kami menunggu instruksi dari DPP. Kita (DPD PD Bengkulu) lihat dulu apakah mereka (kubu Moeldoko) akan diberikan SK oleh Kemenkumham atau tidak. Tetapi yang jelas tidak ada dualisme di Bengkulu dan semua tegak lurus kepada ketum AHY," tuturnya.
Chairil juga mengutuk pelaksanaan KLB di Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada Jumat (05/03) lalu dan menganggap pelaksanaan KLB itu merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan demokrasi di Indonesia.
Chairil juga memastikan tidak ada pengurus teras tingkat DPC dan DPD Partai Demokrat Bengkulu yang hadir menjadi peserta dalam KLB tersebut.
Hasil KLB Partai Demokrat yang menetapkan Moeldoko sebagai ketum PD mendapat reaksi keras dari Chairil dan Hartono.
- Seleksi PPPK Diperpanjang, Ini Langkah Pemkot Bengkulu
- Anggap Kenaikan PPN 12 Persen Prorakyat, Marwan Cik Asan: Ini Keputusan Tepat
- PPN 12 Persen untuk Barang Mewah, Jubir PD: Prabowo Berpihak pada Rakyat Kecil
- Prabowo Ketemu Para Ketum Parpol, PPN 12 Persen Dibatalkan?
- Natal 2024: Prabowo Renovasi Gereja di Kawasan Transmigrasi Salor Papua Selatan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah