Chairul Imam: Figur Jaksa Agung Sebaiknya dari Kalangan Internal

Chairul menegaskan seorang menteri membuat keputusan politis, sedangkan Jaksa Agung tidak membuat keputusan politik hukum. Karena keputusan politik di bidang hukum, ada pada Menteri Hukum dan HAM.

Menurutnya, menteri yang memimpin kementerian membuat keputusan yang bersifat politis. Berbeda dengan jaksa agung yang mengambil keputusan bukan atas pertimbangan politis.

"Artinya seorang jaksa agung harus tahu seperti apa dunia kejaksaan. Kalau seorang menteri tidak perlu terlalu detail mengetahui soal kementerian karena ada dirjen-nya,” kata dia.
"Jadi kenapa seorang jaksa agung harus tahu detail masalah di lingkungan kejaksaan agung karena dia decision maker sehingga jaksa agung seharusnya dijabat orang dalam atau internal,” Chairul menambahkan.

Selain itu, yang tak kalah penting seorang jaksa agung harus benar-benar yang memiliki track record bersih dan berpengalaman menangani persoalan penting di kejaksaan agung sehingga kinerjanya teruji.

"Dia punya kemampuan manajerial dan kemampuan eksekusi. Itu perlu menjadi perhatian presiden," katanya.

Hal lainnya yang menjadi sorotan Chairul adalah posisi jaksa agung selama ini yang masuk anggota kabinet.

Menurut Chairul, presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus dipisahkan statusnya dalam memilih jabatan setingkat menteri.

“Jaksa agung hendaknya di bawah presiden sebagai kepala negara bukan presiden sebagai kepala pemerintahan sehingga kejaksaan agung tidak bisa diobok-obok politik praktis. Jabatan gubernur BI misalnya itu di bawah kepala negara,” kata Chairul.