Charles Menohok Paman Gibran, Ada Sinyal dari Jimly soal Putusan MKMK

jpnn.com - JAKARTA – Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia (PADI) berharap Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memecat Anwar Usman dari jabatannya sebagai ketua MK.

Pemecatan terhadap paman Gibran Rakabuming itu untuk menjaga agar MK bersikap netral dan bebas dari kepentingan politik terutama menjelang Pemilu Serentak 2024.

"Mahkamah Konstitusi ini ditarik-tarik dalam ranah politik karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Anwar Usman, maka pantas dan layak dia diberhentikan secara tidak hormat," kata perwakilan PADI Charles Situmorang seusai sidang MKMK di Jakarta, Jumat (3/11).

PADI merupakan salah satu pelapor dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam perkara Nomor 21 MKMK/L/ARLTP/X/2023.

Charles menilai Anwar Usman melanggar kode etik dalam putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena terdapat kepentingan politik.

Sebagai pelapor, Charles memaknai bahwa kehadiran Anwar Usman berpotensi memberikan kedudukan hukum kepada salah satu bakal cawapres di Pilpres 2024.

"Anwar Usman menyampaikan komentar terbuka, itu dilarang," tambah Charles.

Jumat merupakan hari terakhir MKMK menggelar sidang terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim MK mengenai putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengatur syarat usia capres dan cawapres minimal 40 tahun dan pernah menjabat sebagai kepala daerah melalui pemilihan umum.