Charles PDIP Ingatkan Barisan Pendukung Prabowo Berpikir Waras soal Beda Kritik & Hoaks
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris melihat adanya upaya menciptakan opini tentang tindakan aparat kepolisian menindak penyebar hoaks, ujaran kebencian ataupun hasutan menjadi pembungkaman terhadap kritik. Menurutnya, tujuan opini itu memunculkan kesan bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang dari sipil justru bertindak otoriter dan antikritik.
“Proses hukum oleh kepolisian hendaknya tidak dipolitisasi sedemikian rupa sehingga menimbulkan persepsi seolah-olah pemerintah atau Presiden Jokowi antikritik. Justru ada pemimpin lain dari kalangan elite yang sering cepat tersinggung, sebentar-bentar marah dan menggebrak meja,” ujar Charles melalui pesan singkat ke JPNN, Selasa (28/5).
Baca juga: Kapolri Mengaku Abaikan Peraturan demi Aksi 22 Mei
Legislator PDI Perjuangan di Komisi Intelijen dan Informasi DPR itu menambahkan, langkah Polri menindak penyebar hoaks, ujaran kebencian dan penghasut merupakan upaya untuk menjalankan perintah undang-undang. Menurutnya, siapa pun yang melakukan fitnah, menyebar hoaks, menghasut dan berujar kebencian tak boleh lepas dari jerat hukum.
“Harus ada tindakan oleh polisi bagi pembuat hoaks, ujaran kebencian dan penyebar hasutan, tanpa penduli mereka pendukung 01 (Jokowi) atau 02 (Prabowo, red), termasuk nonpartisan,” tegasnya.
Penerima penghargaan Ten Outstanding Young Persons (TOYP) 2018 itu menegaskan, ada perbedaan antara mengkritik, memfitnah, meyebar hoaks, menghasut dan mengujarkan kebencian. Mengkritik, tuturnya, jelas tidak melanggar hukum.
“Sementara memfitnah, meyebar hoaks, menghasut dan membuat ujaran kebencian adalah pelanggaran hukum yang sudah diatur sejumlah undang-undang. Ada KUHP, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU Antidiskriminasi Ras dan Etnis,” katanya.
Charles secara terbuka menduga Gerindra dan koalisi pendukung Prabowo berupaya mengaburkan pandangan masyarakat tentang hal-hal yang termasuk pelangaran hukum dengan yang tidak. Menurutnya, langkah polisi menindak tokoh-tokoh di barisan pendukung Prabowo seperti Eggi Sudjana dan Mustofa Nahrawardaya karena murni penegakan hukum.
Anggota Komisi I DPR Charles Honoris melihat adanya upaya mengaburkan pemahaman masyarakat tentang hal-hal yang melanggar hukum dengan yang tidak.
- Tak Ingin Hoaks Merambah ke Pelajar, AKP Sumaryadi Datangi SMAN 1 XIII Koto Kampar
- Kapolres Siak Motivasi Pelajar di Dayun, Ingatkan Bahaya Hoaks-Pentingnya Pilkada Damai
- Polresta Pekanbaru Edukasi Pelajar tentang Pilkada Damai, Jangan Terpengaruh oleh Hoaks
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK 2024 Bermasalah Lagi, Website SSCASN Susah Diakses, Serbaironi
- Beredar Selebaran Hoaks Terkait Paslon Wali Kota Pekanbaru, Kompol Bery Bilang Begini
- Calon Bupati Mimika Maximus Tipagau Merasa Dirugikan soal Berita Palsu