Chatib Basri Meramal Skenario Terburuk Ekonomi Indonesia, Deg-degan sih, tetapi
jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Senior Chatib Basri meramalkan posisi ekonomi Indonesia 2023.
Menurutnya, dalam skenario terburuk potensi Indonesia sangat kecil mengalami resesi.
“Saya tidak melihat kemungkinan Indonesia untuk mengalami pertumbuhan negatif, mungkin pertumbuhan ekonomi akan melemah, tetapi tidak negatif,” kata Chatib Basril dalam SOE Internasional Conference yang dipantau di Jakarta, Selasa (19/10).
Lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional atau Internasional Monetary Fund (IMF) sebelumnya hanya memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,2 persen secara tahunan menjadi 5 persen pada 2023.
“Barangkali dalam skenario kasus terburuk, kita mungkin akan tumbuh empat persen secara tahunan di bawah situasi seperti ini,” katanya.
Sebelumnya, Chatib Basri menjelaskan Indonesia lebih kecil terdampak resesi global karena keterhubungannya dengan rantai pasok global masih rendah, sebagaimana tampak dari sumbangan ekspor terhadap PDB yang hanya mencapai 19,79 persen di kuartal II 2022.
Penting untuk menyiapkan diri terhadap potensi terburuk, tetapi optimisme tetap perlu dijaga secara berkelanjutan agar masyarakat terus bersedia membelanjakan uang mereka. Pasalnya lebih dari 50 persen dari PDB disumbang oleh konsumsi masyarakat.
Di sisi lain, pada 2023 pemerintah kemungkinan akan menahan laju belanja negara untuk mengejar target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Ekonom Senior Chatib Basri meramalkan posisi ekonomi Indonesia 2023. Simak selengkapnya!
- Alhamdulillah, Anggaran Kredit Investasi Padat Karya Mencapai Rp 20 Triliun
- Kabar Baik, Target KUR 2025 Naik jadi Rp 300 Triliun
- Banggar DPR RI Minta Pemerintah Menyiapkan 9 Langkah Setelah PPN 12 Persen Berlaku
- PT Akulaku Finance Indonesia Capai Kesepakatan Rp 600 Miliar dengan 3 Bank
- Hingga Kuartal III 2024, Pembiayaan Keuangan Berkelanjutan BSI Tembus Rp 62,5 Triliun
- Pengamat: Masyarakat Nantikan Tata Kelola Tambang yang Berpihak, Bukan Janji Manis