China Dituduh Halangi Gerakan Anti-Korupsi dalam Pertemuan G20

Cina dituduh mencoba untuk menghambat kesepakatan ‘anti-korupsi’ yang rencananya akan dibahas dalam pertemuan para pemimpin negara G20, yang diselenggarakan di Brisbane dua pekan mendatang.

Organisasi yang bergerak di bidang anti-korupsi ‘Transparency International’ mengatakan, pemerintah Cina menolak usulan tahapan yang akan mengungkap struktur kepemilikan perusahaan, yang dapat menyembunyikan tokoh sentral di balik perusahaan itu.

Rancangan prinsip-prinsip kepemilikan ini sangat penting untuk menindak keras upaya korupsi global pada perusahaan fiktif dan yurisdiksi rahasia serta berbagai praktik gelap, yang memungkinkan individu untuk melakukan pencucian uang.

Advokat senior ‘Transparency International’ di G20, Maggie Murphy, mengatakan, veto China akan menggagalkan pemberlakuan kesepakatan anti-korupsi.

"Jika China tidak menandatangani rancangan itu, G20 mengutamakan konsensus dan mereka tak akan melanjutkannya, dan itu akan menjadi pukulan telak bagi inisiatif yang didukung Australia sejak awal ini," ujar Maggie kepada ABC.

Ia menambahkan, "Saat ini, dokumen tersebut telah disahkan pada beberapa tingkat yang berbeda dalam struktur G20. Apa yang kurang adalah persetujuan terakhir dari para pemimpin dunia dan tanpa itu, ini adalah pukulan telak bagi itikad politik yang baik.”

Keengganan China untuk menandatangani langkah-langkah anti-korupsi itu timbul di saat negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini menarget pejabat pemerintah, pemimpin militer dan pemimpin bisnis yang diduga terlibat dalam korupsi.