China Dituduh Halangi Gerakan Anti-Korupsi dalam Pertemuan G20

Maggie mengatakan, meski China lebih memilih untuk mengelola urusannya sendiri, upaya untuk menghambat kesepakatan anti-korupsi ini patut diperhatikan.

"China sendiri sedang mencoba untuk mendorong inisiatif anti-korupsi di dalam negeri dan benar-benar berusaha keras untuk menghentikan aliran uang keluar dari negaranya sendiri," jelasnya.

"Prinsip-prinsip kepemilikan ini akan menyulitkan seseorang untuk menyembunyikan identitasnya dan mengalihkan dana mereka ke luar negeri, dan itu berarti politisi yang berpotensi korup dan pejabat publik yang korup di dalam Cina sendiri,” tambahnya.

Dua minggu sebelum para pemimpin negara G20 tiba di Brisbane, penyelenggara pertemuan inipun terus bekerja keras agar pembahasan rancangan kesepakatan anti-korupsi tetap berlangsung.

"Mencapai konsensus di antara seluruh anggota G20 pada isu transparansi kepemilikan perusahaan adalah tujuan penting Australia sebagai tuan rumah G20," ujar juru bicara G20.

Ia lantas menuturkan, "Kami bekerja secara konstruktif dengan semua anggota G20 untuk mencapai hal ini. Bukan wewenang Australia untuk mengomentari setiap pandangan dari anggota G20. Keputusan apapun yang dihasilkan para pemimpin G20 seputar aturan transparansi kepemilikan perusahaan akan diumumkan pada akhir pertemuan di Brisbane."

Namun, seiring dengan matangnya persiapan pertemuan ini, Transparency International memprotes keputusan untuk melarang sebuah reklame, yang akan menyambut para pemimpin dan delegasi G20 di luar Bandara Brisbane.

Transparency International mengatakan, slogan reklame yang berbunyi "uang kotor tidak diterima di sini - G20, saatnya untuk bertindak" itu, dianggap terlalu politis untuk pertemuan G20.