China Pamer Atlet Uighur di Pembukaan Olimpiade, kok PBB Masih Dilarang ke Xinjiang?
jpnn.com, NEW YORK CITY - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres meminta pemerintah China mengizinkan Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet untuk melakukan peninjauan ke komunitas etnis Uighur di Xinjiang.
Permintaan itu dia sampaikan ketika bertemu Presiden China Xi Jinping dan Menlu Wang Yi di sela-sela Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022.
"Sekretaris Jenderal menyatakan harapannya bahwa kontak antara kantor Komisaris Tinggi HAM dan pihak berwenang China akan memungkinkan kunjungan yang kredibel Komisaris Tinggi ke China, termasuk Xinjiang," demikian pernyataan PBB tentang pertemuan Guterres dengan para pemimpin China, Sabtu.
Bachelet telah lama menunggu izin berkunjung ke Xinjiang untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur.
Masalah tersebut telah memperburuk hubungan antara Beijing dan negara-negara Barat, juga memicu pemerintah AS mengeluarkan tuduhan soal genosida.
Terkait isu itu pula, AS dan sejumlah negara melakukan boikot diplomatik terhadap penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin.
Kantor Bachelet di Jenewa mengatakan pada Januari bahwa pembicaraan sedang berlangsung untuk membahas kemungkinan perjalanan ke daerah di barat laut China itu, pada paruh pertama tahun ini.
Kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia menuduh China melakukan pelanggaran HAM berskala luas terhadap warga Uighur dan kelompok minoritas lainnya.
Pemerintah China diminta mengizinkan Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet untuk melakukan peninjauan ke komunitas etnis Uighur di Xinjiang.
- Forum Pemuda Indonesia-China: Generasi Muda Jadi Jembatan Kerja Sama
- Kunjungi Markas PBB, Fraksi PKS DPR Perjuangkan Nasib Anak-Anak Gaza Korban Agresi Israel
- Semifinal BWF World Tour Finals 2024: Ganda Campuran China dan Malaysia Saling Sikut
- Pj Wali Kota Tangerang Dr. Nurdin Beri Penghargaan kepada Para Wajib Pajak Terbaik
- Menkeu Sri Mulyani Buka-bukaan soal Nasib Ekonomi Indonesia pada 2025
- Pengamat Nilai Kritik 'The Economist' kepada Prabowo Tak Sesuai Kenyataan