China Sampaikan Peringatan Keras untuk Perusahaan Asing Pembela Muslim Uighur

jpnn.com, URUMQI - Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang mengingatkan perusahaan asing untuk tidak mempolitisasi sektor ekonomi agar kelangsungan usahanya di China tidak terganggu.

"Mereka yang memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan di Xinjiang justru merugikan diri mereka sendiri. Perusahaan seperti H&M harus selalu membuka mata dan berupaya membedakan, mana yang benar dan mana yang salah," kata juru bicara Pemerintah Daerah Otonomi Xinjing, Xu Guixiang, di Beijing, Senin (29/3).

Warganet China menyerukan boikot produk H&M sejak pekan lalu setelah gerai pakaian jadi asal Swedia tersebut mengeluarkan statemen mengenai isu kerja paksa terhadap etnis minoritas Muslim Uighur di Xinjiang.

"Masyarakat China, termasuk mereka yang berada di Xinjiang, marah atas sanksi terhadap individu dan entitas terkait di Xinjiang oleh pihak asing dengan dalih masalah hak asasi manusia," ujar Wakil Kepala Departemen Publikasi Komite Regional Partai Komunis China (CPC) Xinjiang itu.

Sebelumnya, Uni Eropa, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap politikus senior China dan perusahaan kapas di Xinjiang terkait isu kerja paksa. China pun membalasnya dengan menjatuhkan sanksi serupa terhadap individu dan entitas di Uni Eropa, Inggris, Kanada, dan AS.

Menurut Xu, daerahnya menghasilkan kapas terbaik dan mampu mencukupi sekitar 60 persen kebutuhan kapas domestik China. Perkebunan dan pabrik tekstil di Xinjiang, lanjut dia, juga berperan dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

"Saya merasa terbantu oleh keberadaan industri garmen," kata Almire Tursun, pekerja pabrik garmen di Kota Kuqa, Prefektur Aksu, Xinjiang.

Sejak bekerja di pabrik itu pada 2020, perempuan berlatar belakang etnis minoritas Muslim Uighur tersebut mengaku mendapatkan gaji sebesar 5.400 yuan atau sekitar Rp11,8 juta per bulan.