Christina Aryani: KTT ASEAN 2023 Jadi Momentum Membahas Kerja Sama Konkret Pemberantasan TPPO

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengapresiasi langkah strategis Presiden Jokowi yang memastikan agenda pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi salah satu agenda utama dan penting dalam pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, NTT pada 9-11 Mei 2023.
Menurut Christina, selain mendorong negara-negara ASEAN mengadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang, KTT juga bisa secara rinci menjabarkan langkah-langkah teknis yang bisa dilakukan pada lingkup Asean untuk memberantas TPPO tersebut.
"Apresiasi pada Presiden Jokowi yang punya perhatian khusus pada isu ini karena memang makin mengkhawatirkan. Data dari tahun ke tahun makin meningkat utamanya WNI yang menjadi korban online scammer,” ungkap Christina di Jakarta, Selasa (9/5).
Menurut Christina, berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, selama kurun waktu satu tahun (2022-2023) ada sekitar 1.800 WNI yang menjadi korban TPPO dan sebagian besar dibawa ke Thailand, Myanmar, Filipina, Laos, Kamboja dan Vietnam.
“Dengan data ini saja rasanya KTT ASEAN memang jadi momentum yang sangat tepat untuk membahas hal ini secara mendalam dan langkah-langkah tindak lanjut apa yang bisa dilakukan ke depan di tingkat ASEAN. Jadi, bukan sekadar adopsi dokumen tetapi rumusan konkret dan teknis yang bisa dilakukan,” ujar Christina.
Menurut dia, ketika ini menjadi isu bersama di tingkat ASEAN maka akan memudahkan upaya ke depan dalam memberantas TPPO khususnya di lingkungan negara-negara ASEAN.
“Perhatian Presiden Jokowi sudah jelas dan kita makin optimistis perang terhadap TPPO bisa menjadi makin baik dan maksimal,” pungkas Christina.(fri/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
KTT ASEAN memang jadi momentum yang sangat tepat untuk membahas secara mendalam dan langkah-langkah tindak lanjut pemberantasan TPPO.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- AS Kritik QRIS-GPN, Marwan Demokrat Minta Pemerintah Berdiri Tegak pada Kedaulatan Digital
- MA Rombak Posisi Hakim, Pimpinan DPR Singgung Pengawasan yang Perlu Ditingkatkan
- Fraksi PKB Berharap MK Tolak Gugatan Terkait PAW Anggota DPR
- Konon, ASN yang Mau Pindah ke IKN Bakal Terima Tunjangan Khusus
- Transaksi Dana Dugaan Korupsi 2024 Capai Rp 984 T, Sahroni: Lacak dan Sita!
- Muncul Usulan Copot Menteri Terafiliasi Jokowi, Legislator PDIP: Berarti Ada Masalah