CiCaK Minta SBY Copot Kapolri

JAKARTA -- Pada 2012 ini, kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia menemukan salah satu ujian terberatnya. Sejarah mencatat bahwa serangan balik koruptor ke KPK mulai berlangsung sejak 2009 melalui kriminalisasi pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M.Hamzah, hingga kemudian revisi UU KPK yang isinya serba menumpulkan wewenang KPK.

Namun, kasus simulator Korlantas Polri yang diusut KPK ternyata membuat Polri sebagai sesama aparat penegak hukum melakukan langkah-langkah yang merugikan bagi pemberantasan korupsi sendiri. Demikian pernyataan tertulis Cinta Indonesia Cinta KPK (CiCaK) yang dimotori Usman Hamid, yang diterima JPNN, Minggu (7/10).

"Meski tak pernah diakui oleh Polri, penarikan 20 orang penyidik Polri di KPK menimbulkan pertanyaan, mengapa penarikan tersebut saat KPK sedang mengusut kasus besar di kepolisian? Puncaknya adalah Jumat malam (5 Oktober 2012), aparat Polri menyambangi KPK dan bermaksud menahan penyidik KPK Novel Baswedan dengan tujuan kriminalisasi, seolah mengulangi kasus Cicak-Buaya 2009," kata Usman dalam pernyataan tertulis itu.

Namun, dikatakan, dari semua hal ini sebetulnya yang menimbulkan kemarahan masyarakat, selain kepongahan Polri bila mencermati pernyataan-pernyataan pejabatnya, adalah keberadaan  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama gonjang-ganjing kasus ini. Masyarakat membutuhkan kepemimpinan dan ketegasan dari Presiden akan dibawa kemana pemberantasan korupsi di Indonesia. Sikap Presiden SBY dalam kasus simulator yang membatasi kewenangannya sendiri seolah memberi kesan dirinya memberi restu atas pembangkangan hukum yang dilakukan Polri.