Cirebon Berharap Kartu Sakti Bermanfaat

jpnn.com - CIREBON - Pembagian tiga jenis kartu sakti Jokowi yang tengah berlangsung di Kabupaten Cirebon saat ini disambut baik oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Bejo Kasiono. Dia mengharapkan kartu sakti tersebut mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo dalam rangka membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan harapan, masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya mereka yang tidak mampu, sedikit demi sedikit bisa sejahtera. “Mudah-mudahan kualitas hidup, ekonomi dan kesehatan masyarakat bisa lebih baik,” tuturnya, seperti dikutip dari Radar Cirebon, Minggu (4/1).

Kemudian, dari segi pendistribusian ketiga kartu tersebut, diharapkan sesuai dengan aturan, sehingga tepat sasaran. “Kalau ketiga kartu itu haknya orang miskin, berikanlah. Jangan sampai, ada orang yang memang mampu tapi mendapatkannya,” imbuhnya.

Lebih jauh, dalam proses pembayaran dana bantuan sosial sebesar Rp 400 ribu untuk dua bulan. Politisi PDI Perjuangan ini mengharapkan juga tidak ada pemotongan dari sejumlah oknum yang tidak bertanggungjawab. “Biarkan masyarakat mendapatkan haknya secara utuh, jangan diganggu dengan embel-embel sumbangan. Kalaupun si penerima mau berbagi, biarkan yang membagikan si penerima, tidak usah ada pihak ketiga,” tegasnya.

Soal data penerima KIS, KIP dan KKS yang menggunakan data tahun 2011, Bejo mengakui ada beberapa kekurangan. Namun, hal tersebut akan segera dievaluasi, mengingat ada beberapa orang yang didata sebagai penerima, tapi faktanya sudah meninggal atau sudah pindah. 

Bahkan, secara ekonomi sudah tarafnya naik, sehingga dia tidak berhak untuk mendapatkan program bantuan dari pemerintah. “Ke depan data ini akan dievaluasi bersama-sama, walaupun Disdukcapil dan BPS sudah melakukan pemutakhiran data, tapi tetap masih ada kekurangan,” ucapnya.

Sementara, Bambang Sujatmiko selaku coordinator pembagian KIP, KIS dan KKS dari PT Pos Indonesia mengatakan bagi penduduk satu desa yang sudah pindah ke desa lain, namun namanya masih tercantum sebagai penerima program tersebut, bisa mengambil langsung ke kantor pos terdekat. “Bisa diambil langsung, karena datanya ada, asalkan persyaratan yang dibutuhkan seperti fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan KPS ada,” tandasnya. (jun)