Citra SBY Rusak Parah
Kamis, 05 November 2009 – 16:30 WIB
Citra SBY Rusak Parah
Dalam logika komunikasi politik, Effendi Gazali juga punya keyakinan bahwa SBY bisa jadi terlibat dalam skenario kriminalisasi KPK. "Logikanya begini, kenapa hingga saat ini Presiden SBY sebagai 'RI 1' yang disebut-sebut oleh Anggodo sebagaimana yang diperdengarkan melalui penyiaran rekaman dalam sidang MK tidak juga melaporkan Anggodo Widjojo kepada pihak berwajib atas tuduhan mencatut namanya. Sikapnya sangat berbeda ketika dia dengan gagahnya melaporkan Zaenal Maarif ke Polda. Melihat dua fenomena ini berarti benar 'RI 1' terlibat," kata Effendi Gazali.
Logika lainnya, selama 24 jam Anggodo Widjojo diperiksa oleh Polri tidak ditemukan kejanggalan hingga dia masih tetap berstatus sebagai saksi pelapor. "Berarti benar presiden terlibat," tegasnya.
Menurut Effendi, antara rumor dan kepastian sangat tipis bedanya ibarat mainan papan jungkit. Selama presiden tidak melaporkan Anggodo Widjojo, selama itu pula masyarakat yakin bahwa SBY memang terlibat kasus kriminalisasi KPK, imbuhnya.
Di tempat yang sama, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menduga komunikasi publik yang saat ini terjadi penuh dengan tipu-tipu. "Polisi tipu kita, jaksa tipu kita dan terakhir presiden pun menipu kita dengan cara membentuk TPF sebagai pengakuan bahwa Bibit-Chandra telah diperlakukan Polri secara tidak adil. Dari sisi komunikasi politik, ini merupakan upaya mengais pencitraan di tengah kemelut terjadi," kata Ray.
JAKARTA - Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia (UI), Effendi Gazali menegaskan terungkapnya dugaan kasus kriminalisasi terhadap dua
BERITA TERKAIT
- Seleksi PPPK 2024 Belum Tuntas, Kapan Pendaftaran CPNS 2025?
- Ribuan Warga Kampung Sawah Tolak Gerai Miras di Kartika One
- Kejagung Garap Dirkeu Adaro Setelah Periksa Petinggi Berau Coal & Pamapersada
- DPR Apresiasi Pengangkatan Honorer jadi PPPK, Menyinggung soal Sanksi
- 7 Program Prioritas Herman Deru untuk Pemerataan Kesejahteraan Rakyat di Sumsel
- 5 Berita Terpopuler: Banyak Honorer Gagal Tes PPPK Tahap 2, RPP Turunan UU ASN Harus Mengakomodasi, Begini Penjelasan BKN