Civil Society for Police Watch Beberkan Sejumlah Alasan Dorong Reformasi Polri

“Sangat aneh apabila ada publik yang menuding bahwa gerakan reposisi atau reformasi polisi ini merupakan bagian upaya intervensi atau kepentingan politis. Karena upaya masyarakat sipil dalam melakukan reformasi Polri ini telah lama bergulir,” papar Hasnu.

Berdasarkan telaah kritis Civil Society for Police Watch, lanjut Hasnu, menemukan beberapa hal penting dibalik wacana reformasi Polri, pertama, kasus hukum yang melibatkan 5 anggota Polri dan 2 ASN yang bertugas di Polda Jawa Tengah terjaring operasi tangkap tangan oleh Propam Mabes Polri.

Kedua, lanjut Hasnu, kosongnya kerangka regulasi pidana secara internal dalam pemberantasan korupsi di institusi Polri seperti mekanisme aturan dalam memproses hukum oknum kepolisian apabila terjadi kasus hukum/penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang dilakukan secara berjemaah.

Ketiga, kasus penerimaan anggota Polri dengan hasil pungli hampir mencapai Rp 2 miliar yang diduga melibatkan anggota Polres Rote Ndao, di NTT tahun 2022.

Keempat, ujar Hasnu, kasus 7 Perwira Polisi dan seorang PNS yang diduga terlibat pungli dalam penerimaan calon Brigadir Polisi tahun 2016 dan Sekolah Inspektur Polisi Sarjana tahun 2017 di Sumatera Selatan.

Kelima, kasus dugaan suap dan penggelapan dalam jabatan perkara narkotika, yakni eks Kapolres Bandara Soekarno-Hatta yang hanya mendapatkan sanksi etik tanpa pidana.

Kemudian, keenam, kasus Iptu TK yang berkali-kali melakukan kekerasan terhadap masyarakat di Ambon, yang hanya dijatuhi sidang etik berupa pemecatan tidak dengan hormat.

Ketujuh, kasus penyiksaan terhadap M Fikry, dkk oleh Anggota Polsek Tambelang dan Polres Metro Bekasi yang belum mendapatkan keadilan hukum.