Civil Society for Police Watch Beberkan Sejumlah Alasan Dorong Reformasi Polri

“Beberapa kasus di atas kemudian publik mendesak agar reformasi Polri segera direalisasikan, sebab, Polri bagi publik makin buruk dalam konteks pemajuan hak asasi manusia di Indonesia” beber Hasnu.

Selain itu, beber Hasnu, kasus penyiksaan yang dilakukan oleh 6 aparat Polres Tanah datar Sumatera Barat terhadap Viora Andika hanya diberi sanksi berupa permintaan maaf kepada institusi kepolisian dan korban secara lisan.

Bahkan, terekam dalam memori publik terhadap kasus unlawfull killing terhadap 2 Mahasiswa Universitas Halu Oleo yang meninggal saat berdemonstrasi, di mana proses hukumnya hanya sampai sidang etik dengan sanksi teguran lisan hingga penundaan kenaikan pangkat.

Selain itu, kata Hasnu, kasus kekerasan dan pemaksaan terhadap warga dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional dalam rentang waktu 10 tahun terakhir seperti Rempang, Wadas, Air Bangis, Geothermal Poco Leok, dan sejenisnya.

Selanjutnya, kasus penyerangan, kriminalisasi, dan doxing terhadap Aktivis HAM, Aktivis Lingkungan, Jurnalis Independen yang kritis dalam mengungkap sejumlah kasus-kasus yang merugikan publik.

Terakhir, yang tengah ramai dibicarakan publik, sambung Hasnu, dugaan keterlibatan oknum keamanan dalam illegal logging seperti bisnis sektor tambang dan batu bara, bahkan dugaan kasus pemerasan terhadap sejumlah korban seperti dalam investigasi terbaru beberapa masyarakat sipil dan media investigasi yang menguak Polisi, Narkoba, dan Pemerasan.

“Sejumlah fakta-fakta empirik tersebut adalah potret buram terhadap demokrasi dan pemajuan HAM di Indonesia. Di saat bersamaan, gelombang tuntutan publik dalam melakukan reformasi sekaligus reposisi terhadap Polri menguat. Hal ini harus direspon oleh pembuat dan pemangku kebijakan seperti Presiden Prabowo Subianto, agar Polri makin humanis, demokratis dan maksimal dalam penegakan hukum” pungkas Hasnu.(fri/jpnn)