Coblos Tembus karena Desain Surat Suara

PALANGKARAYA - Sepanjang 2010, ada 243 pilkada (pemilihan kepala daerah). Hingga awal Juni ini saja, sudah berlangsung sekitar 50 pilkada. Menurut Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Nur Hidayat Sardini, dua kasus yang paling disorot adalah amuk massa dan pencoblosan tembus. 

"Kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah ternyata cukup besar karena berujung pada amuk massa," kata Nur Hidayat Sardini, ketua Bawaslu, di sela-sela pengawasan di pemilihan gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya kemarin (6/6). "Tercatat, setidaknya ada lima pilkada yang diwarnai aksi kerusuhan. Angka itu cukup tinggi. Pilkada di Kabupaten Rembang dan Kebumen sempat terjadi aksi massa yang berujung teror dan intimidasi. "Ada politik uang yang menjadi indikasi penyebab aksi massa ini," ujar Hidayat.

Kedua aksi kerusuhan itu belum seberapa. Tiga kerusuhan dalam pilkada Sibolga (Sumut), Mojokerto (Jatim), dan Bengkayang (Kalbar) memiliki skala yang lebih besar. Di Mojokerto, misalnya, terjadi perusakan fasilitas dinas milik kabupaten. Kerugian daerah pun tak terhindarkan.Menurut Hidayat, jika terdapat kerusuhan, pihak yang dianggap bersalah adalah KPU dan pengawas pemilu. Stigma itu seharusnya tidak terjadi. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki tugas melaksanakan setiap tahap. Sementara pengawas pemilu sesuai dengan fungsinya adalah sebagai wasit atas pelanggaran pemilu yang terjadi. "Tugas untuk penanganan kerusuhan tetap saja pada pihak keamanan (kepolisian, Red)," ujarnya.

"Antisipasi atas potensi kerusuhan itu sejatinya sudah dilakukan pengawas pemilu setempat. Di pilkada Sibolga misalnya, panwas sudah meminta pihak keamanan agar mengantisipasi potensi kericuhan saat penghitungan suara. Namun, panwas tidak memiliki fasilitas tersendiri untuk mengawal proses itu. Kericuhan saat penghitungan suara pun tak terhindarkan. "Pengawalan itu penting, terutama pada hari-hari H -7, H +7, dan saat pemungutan suara," jelasnya.