Coblos Ulang Pilgub Jatim Butuh Rp 15 Miliar

SURABAYA - Hingga kemarin, soal penentuan hari H pencoblosan ulang pilgub di Bangkalan dan Sampang masih membingungkan KPU Jatim maupun pemprov. Mereka akhirnya memutuskan untuk berkonsultasi dengan Depdagri dan KPU pusat.

Wajar jika pemprov dan KPU Jatim bingung. Sebab, menurut mereka, waktu yang paling realistis untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut adalah Januari tahun depan. Namun, itu bakal melanggar UU No 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah. Sebab, UU itu mengamanatkan, tidak ada lagi pilkada pada 2009 untuk persiapan pemilu.

''Pekan depan kami (desk pilkada) bersama KPU Jatim dan biro hukum pemprov akan ke Jakarta. Kami bakal berkonsultasi terkait status hukum pelaksanaan pencoblosan ulang itu,'' kata Sekretaris Desk Pilkada Jatim Soekardo kemarin. Itu diungkapkan setelah menggelar rapat koordinasi dengan KPU Jatim di kantor gubernur Jl Pahlawan, Surabaya, Kamis (4/12).

Kedatangan mereka ke Jakarta untuk meminta payung hukum. Selain masalah hari H, konsultasi ke Jakarta dibutuhkan untuk mencari solusi beberapa permasalahan. Di antaranya, status keanggotaan KPU Jatim saat ini. Sebab, masa jabatan mereka bakal berakhir Desember ini.