Coblos Ulang Pilkada Jatim Rawan Gugatan

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Priyo Budi Santoso menggulirkan wacana menarik terkait waktu yang dianggap tepat pelaksaan pemungutan suara ulang pilkada Jawa Timur di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang. Menurut Priyo, guna menghindari kerumitan pelaksaan dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai hal tersebut dan menghindari gugatan hukum, pemungutan suara di kedua kabupaten tersebut sebaiknya dilaksanakan usai pemilu legislatif atau pemilu pemilihan presiden 2009.

"Jadi, untuk menghindari gugatan, sebaiknya ya habis pemilu pilpres sekalian. Untuk sementara kan bisa tetap diisi Penjabat Gubernur," ulas Priyo dalam diskusi di ruang wartawan DPR, Jumat (5/12). Dia mengusulkan hal itu dengan argumen bahwa setidaknya ada empat implikasi putusan MK terkait pilkada Jatim itu.

Pertama, pemungutan suara ulang yang oleh MK ditenggat 60 hari sejak putusan dikeluarkan, berpotensi besar melanggar UU No.12 Tahun 2008 sebagai revisi UU No.32 Tahun 2004 tentang pemda. Pasalnya, di UU itu dinyatakan bahwa di 2009 tak ada lagi pilkada.

Kedua, kemungkinan KPUD akan kesulitan mencari dana pilkada putaran III. Terlebih, sudah ada Peraturan Mendagri No.44 Tahun 2007 bahwa di APBD 2009 sudah tak boleh lagi ada anggaran pilkada. "Pemprov Jatim akan merasa sulit memberikan anggaran kalau tak ada payung hukum," kata Priyo.