Contek Massal Bukti ada Krisis Moral

JAKARTA--Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar menegaskan, terjadinya contek massal hingga pengintimidasian kepala pelapor kasus tersebut akibat hilangnya karakter bangsa dan krisis moral. Menurutnya, kasus yang menimpa Siami Pembongkar Contek Massal sewaktu Ujian Nasional Sekolah Dasar di SDN Gadel II, Surabaya, Jawa Timur pastinya juga banyak terjadi di daerah lain hanya untuk mencari kelulusan dengan menggadaikan kejujuran dan sudah menajdi hal yang lumrah.

“Ini sudah terjadi krisis moral. Guru itu kan harusnya jadi contoh teladan moral justru menyuruh mencontek karena dianggap sudah menjadi hal yang lumrah, dan si anak yang melaporkan, ustru disalahkan. Orang tuanya juga diintimidasi oleh masyarkat. Ini aneh,” ungkap Rully di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/6)."

Politisi dari fraksi partai Golkar tersebut menilai, ada semacam kebiasaan di masyarakat dimana mencontek adalah wajar demi prestasi. Ini menandakan terjadinya krisis moral. Seharusnya, peristiwa di Surabaya ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk menata kembali karakter bangsa. "Ada gejala yang menganggap kecurangan harus terjadi. Nilai kejujuran tidak penting. Ini semua masalah karakter," tegas mantan Ketua Panja Ujian Nasional (UN)  ini.

 

Dengan kondisi tersebut, Rully menyampaikan bahwa Komisi X memberikan dukungan penuh kepada anak dan orang tua pelapor kecurangan massal di Surabaya. Bahkan, Rully juga mengimbau kepada Walikota Surabaya untuk memberikan perlindungan terhadap keluarga Saimi. "Ini gejala pembentukan karakter yang salah. Sekolah selama ini diberikan otonomi, kalau pimpinan menganjurkan boleh nyontek bagaimana mutu sekolah," tanya Rully.

 

Senada dengan Rully,  Anggota Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan, pada dasarnya persoalan ini jelas bukan semata-mata dipandang sebagai hanya konflik horizontal dalam masyarakat melainkan merupakan keadaan yang diakibatkan dari sistem sosial kita yang sudah memudar. Sistem sosial ini dijabarkan secara sistematis dengan sistem pendidikan yang berlangsung selama ini.“Sistem pendidikan yang berlangsung selama ini mengakibatkan terjadinya ambiguitas nilai pada masyarakat dan pejabat publik, seperti kejujuran dan solidaritas. Solidaritas dibangun justru untuk menutupi ketidakbenaran. Masyarakat semakin permisif terhadap perilaku koruptif,” tandasnya.