Copmi Minta Penegak Hukum Tindak Semua Kekerasan Seksual, Termasuk Perbuatan Zina

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Corps Puteri Muslimin Indonesia (Copmi) Zahra meminta polemik Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggu harus disikapi serius.
Menurutnya, kehadiran negara sangat diperlukan untuk menindak para pelaku kekerasan seksual terutama bila terjadi di lingkungan pendidikan.
Mulai dari tinggat SMP, SMA, hingga masuk ke dalam Perguruan Tinggi (PT).
Oleh karena itu Zahra turut mendukung agar Pemendikbudristek tersebut segera diterapkan di seluruh lembaga pendidikan di Indonesia.
Dengan begitu bisa mencegah timbulnya korban baru sehingga bisa mencegah para pelaku melancarkan aksinya kembali.
"Intinya kami mendukung hukuman seluruh tindakan kejahatan seksual, termasuk hubungan di luar pernikahan," kata Zahra di Jakarta.
Dia menambahkan pihak berwajib harus bisa mengusut tuntas semua laporan-laporan terkait kekerasan seksual terutama yang terjadi terhadap perempuan.
Mengingat para korbannya tidak hanya mendapatkan luka secara fisik tetapi juga mental dan trauma yang mendalam.
Corps Puteri Muslimin Indonesia mendukung agar Pemendikbudristek tersebut segera diterapkan di seluruh lembaga pendidikan di Indonesia untuk mencegah kekerasan seksual.
- Oknum Guru Sontoloyo Ini Ajak Siswi ke Ruang OSIS, Terjadilah
- Kasus AKBP Fajar Cabuli Bocah, Mahasiswi Bernama Stefani Jadi Tersangka
- Geram Terhadap Kelakuan eks Kapolres Ngada, Ketum PITI Bicara Pembinaan Mental Polisi
- Ini Peran Polisi Australia dalam Menguak Kasus Kekerasan Seksual Eks Kapolres Ngada
- AKBP Fajar Cabuli 3 Anak di Bawah Umur, Ada Korban Lain?
- Analisis Reza soal Kejahatan AKBP Fajar Pemangsa Anak-Anak