Copot Ismeth, Mendagri Tunggu Keppres

Sejak awal Mei lalu, Ismeth telah didakwa melakukan korupsi terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran saat menjadi Ketua Otorita Batam. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Ismeth melakukan korupsi karena menyetujui penunjukan langsung pada proyek pengadaan damkar di Otorita Batam tahun 2004-2005 yang merugikan keuangan negara hingga Rp 5,4 miliar.

Sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Berdasarkan bukti register perkara, Presiden memberhentikan sementara Gubernur dan/atau Wakil Gubernur melalui usulan Menteri Dalam Negeri.

Namun Gamawan mengaku belum dapat memastikan kapan Keppres penonaktifan Ismeth akan diterbitkan. Mantan Gubernur Sumatera Barat itu mengatakan, jika Keppres sudah terbit maka akan segera dieksekusi.

Gamawan justru menegaskan, yang penting saat ini jalannya pemerintahan di Kepri tidak terganggu dan Pilkada berlangsung baik. "Saya kemarin memantau Pilkadanya. Dan sejauh ini kondisinya kondusif," tegasnya.(ara/jpnn)