Corona Ganggu APBN, Puan Maharani Beberkan Cara Mengatasinya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan wabah Covid-19 yang melanda hampir seluruh bagian dunia, memberikan tekanan terhadap perekonomian global. Hal ini juga memberikan pengaruh kepada perekonomian nasional.

Misalnya, kata Puan, pelemahan nilai tukar rupiah, perlambatan ekonomi di sektor strategis maupun riil, pelemahan indeks harga saham gabungan (IHSG), penundaan investasi, serta tekanan terhadap harga komoditas strategis.

Menurut Puan, sejumlah asumsi makro dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 telah mengalami berbagai perubahan yang sangat signifikan seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan harga minyak.

Asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada Tahun 2020, diprediksi menjadi berkisar 4 persen hingga 5,1 persen. Selain itu, nilai tukar rupiah yang semula diasumsikan dalam APBN 2020 Rp 14.400 per USD, saat ini berada pada Rp 16.000-an per USD. Asumsi harga minyak dalam APBN 2020 adalah 63 USD per barel, dan saat ini berada pada 31-34 USD per barel.

“Perubahan asumsi-asumsi makro tersebut akan berimplikasi pada postur APBN 2020, baik pada sisi penerimaan, belanja, defisit, maupun pembiayaan,” kata Puan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/3).

Menurut dia, diperlukan intervensi fiskal dalam memperkuat dan mempertajam fungsi belanja di APBN dan program-program pemerintah, untuk mengantisipasi dampak corona pada kehidupan masyarakat dan perekonomian nasional.

Langkah antisipasi diperlukan. Antara lain, memperkuat pelayanan dan fasilitas kesehatan seperti memperluas daya jangkau rapid test, memperbanyak ketersediaan alat perlindungan diri, meningkatkan kapabilitas rumah sakit dan puskesmas.

Selain itu, mengoptimalkan tenaga kesehatan. Memperbanyak tenaga kesehatan nakes dan memberikan insentif. Kemudian, memberikan perlindungan sosial, menciptakan stimulus perekonomian dan UMKM, menjaga ketahanan pangan, mempertahankan pelayanan publik tetap berjalan, memperkuat APBD untuk penanganan wabah, dan program intervensi strategis lainnya.