Corona Masih Menggila, Bansos Semrawut, Semua Bisa Babak Belur

Ia pun mengusulkan, BLT bisa dipotong menjadi Rp 150-300 ribu agar semua masyarakat yang terdampak Covid-19 bisa ter-cover. Menurutnya, langkah itu menjadi alternatif agar bantuan bisa merata.

Setidaknya, masyarakat yang terbantu juga bisa lebih banyak. Kalaupun tidak, pemkab sebaiknya menambah alokasi untuk dana desa tersebut.

“Namun, kami juga sebagai kepala desa meminta perlindungan kepada pemerintah daerah kalau hal semacam ini diperbolehkan. Jangan sampai nanti selesai pandemi, ujung-ujungnya kami malah dipenjara. Saya juga mohon, data-data yang sudah kami buat (dari RT dan RW), bisa menjadi acuan sebenar-benarnya,” tegasnya.

Kegusaran para kades memang cukup beralasan. Lantaran bansos belum menyentuh warga-warga yang membutuhkan. Mereka juga mempertanyakan anjuran bupati yang sempat meminta kepada warga untuk melapor jika tidak terdata dan tidak menerima bantuan. “Mau lapor juga, lapornya ke siapa?” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor, Rustandi meminta agar masyarakat bersabar. Proses pendataan sedang berjalan.

Data-data untuk penerima bansos, dari berbagai sumber, juga masih digarap. Mereka bakal mengupayakan polemik terkait data-data tersebut tidak berlarut-larut di lapangan selama masa pandemi Covid-19.

“Paling penting sekarang bagaimana menjelaskan kepada warga, bagi yang sudah punya data valid, tentu akan dibagikan. Inilah tantangan kami, tim sekretariat maupun bupati. Pemerintah sedang bekerja, karena bagaimana pun informasi yang disampaikan pusat dan provinsi kan berbeda-beda,” katanya.

Untuk diketahui ada tujuh jalur bantuan sosial dari pemerintah bagi warga terdampak Covid-19 yakni program keluarga harapan (PKH), kartu sembako pangan nontunai, kartu prakerja untuk pengangguran dan PHK, bantuan sosial Rp 600.000 selama tiga kali (tiga bulan), dana desa sekitar 30 persen dana desa untuk warga miskin baru, dana sosial dari provinsi Jawa Barat Rp 500.000 kali empat bulan dan dana sosial dari kabupaten.