Corona Merajalela, Anggota DPRD Surabaya Malah Ribut Pembentukan Pansus Covid-19
jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah warga meminta polemik pembentukan Pansus COVID-19 di DPRD Kota Surabaya, Jatim, dihentikan dan berharap anggota dewan membantu warga yang kini kesusahan dampak dari pandemi COVID-19.
"Saya berharap bantuan untuk masyarakat terdampak seperti saya ini segera diturunkan. Tidak perlu ribut-ribut. Pokoknya cepat karena kondisinya seperti ini," kata Tiyah, warga Pakis Gang 2 Surabaya, Senin (18/5).
Menurut dia, masyarakat saat ini membutuhkan bantuan secepatnya tanpa harus melewati birokrasi yang berbelit. Untuk itu, Tiyah meminta agar para pemangku kebijakan segera mengucurkan bantuan kepada masyarakat.
Ia menilai pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya Raya membuat penghasilan para pekerja harian seperti dirinya menurun drastis, bahkan tidak ada sama sekali.
Hal sama juga dikatakan warga Pakis lainnya, Yani.
Wanita yang menggantungkan hidupnya pada UMKM kerajinan ini mengkritisi polemik Pansus COVID-19 di DPRD Surabaya yang tidak berkesudahan.
"Saya tidak ngerti pansus itu apa. Tapi menurut saya yang penting bantuan. Enak mereka dapat gajian tiap bulan. Lha saya orang kecil mau gimana lagi," katanya.
Yani mengaku penghasilannya menurun lantaran pandemi COVID-19, ditambah dengan pemberlakukan PSBB yang makin mempersempit ruang gerak ekonomi masyarakat kecil.
Sejumlah warga meminta polemik pembentukan Pansus COVID-19 di DPRD Kota Surabaya, Jatim, dihentikan.
- Usut Kasus Pengadaan APD Covid-19, KPK Periksa Song Sung Wook dan Agus Subarkah
- DPRD Pertanyakan Pemberian Nama RSUD Surabaya, Pemkot Diminta Beri Penjelasan
- Saksi Ungkit Jasa Harvey Moeis dalam Penanganan Covid, Lalu Ungkap Pesan Jokowi & BG
- Usut Kasus Korupsi di Kemenkes, KPK Periksa Dirut PT Bumi Asia Raya
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Korupsi Insentif Nakes RSUD Palabuhanratu, Polda Jabar Tangkap 3 Tersangka Baru